Berapa kali pergantian kabinet dari tahun 1950 1959?

Jakarta -

Selama kurang lebih 9 tahun masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Apa dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal?

Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem parlementer, pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

Masa Demokrasi Liberal ditandai dengan munculnya banyak partai politik dan penerapan Kabinet Parlementer, seperti dikutip dari buku Sejarah SMP/MTs Kelas IX oleh Dr. Nana Nurliana Soeyono, MA dan Dra. Sudarini Suhartono, MA.

Kabinet Parlementer adalah sistem kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), sementara Kabinet Presidensial adalah kabinet yang bertanggung jawab pada presiden.

Dampak Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Kelemahan dari sistem kabinet parlementer di Indonesia adalah sering terjadi pergantian kabinet dalam pemerintahan.

Daftar kabinet di masa Demokrasi Liberal Indonesia adalah sebagai berikut:1. Kabinet Natsir (September 1950 - April 1951)2. Kabinet Soekiman (April 1951 - 1952)3. Kabinet Wilopo (April 1952 - Juli 1953)4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 - Agustus 1955)5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)6. Kabinet Alisastro Amidjojo II (Maret 1956 - April 1957)

7. Kabinet Djuanda (April 1957 - Juli 1959)

Pergantian kabinet tersebut terjadi karena beberapa partai tertentu cenderung berusaha saling menjatuhkan partai lain yang sedang berkuasa di parlemen dan mencari keuntungan untuk partainya.

Pergantian kabinet yang terlalu cepat tersebut juga didorong dengan adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet yang dikeluarkan oposisi dalam parlemen.

Dampaknya, kabinet yang kebijaksanaannya tidak selaras dengan kehendak mayoritas anggota parlemen lalu dapat dijatuhkan, meskipun belum menjalankan program-programnya, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, dan Sejarah untuk Kelas IX SMP oleh Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim.

Tindakan memperebutkan kursi dalam kabinet di masa Demokrasi Liberal dikenal dengan sindiran "politik dagang sapi", seperti dikutip dari buku Sejarah 3: SMP Kelas IX oleh Drs. Anwar Kurnia dan Drs. H. Moh. Suryana.

Dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut:

1. Setiap kabinet hampir tidak sempat menjalankan program yang direncanakan

2. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar

3. Kondisi negara menjadi tidak stabil karena pergolakan sosial politik di berbagai daerah belum sempat tertangani sepenuhnya

Nah, jadi dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyentuh hingga pudarnya kepercayaan rakyat pada pemerintah dan tidak tertanganinya program pemerintah dan ketidakstabilan negara ya, detikers. Selamat belajar ya detikers!

Simak Video "Faldo: Ada Kursi Menteri Kosong, Peluang Reshuffle Kabinet Terbuka"

Era 1950-1959 atau juga disebut Orde Lama adalah era di mana presiden Soekarno memerintah memakai konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini jadi mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Latar Belakangan

Sebelum Republik Indonesia Serikat dirundingkan selesai, pada masa itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Karenanya melewati perjanjian antara tiga negara ronde, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan memakai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Kemudian munculah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia.

Konstituante

Konstituante diberikan tugas untuk membikin undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membikin konstitusi baru. Karenanya Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang mengandung ide untuk kembali pada UUD 1945. UUDS 1950 dikuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Ronde ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang hendak menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 sukses menentukan Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara pautan mengandung kembali berjalannya UUD 1945.

Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang mencerai-beraikan Konstituante.

Kabinet-kabinet

telah tersedia masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tak stabil. Tercatat telah tersedia 7 kabinet pada masa ini.

1950-1951 - Kabinet Natsir

Program kerja kabinet Natsir :

1. Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk menentukan Dewan Konstituante
2. Menyempurnakan yang dibangun pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
3. Menggiatkan usaha sampai keamanan dan ketentraman
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. Menyempurnakan organisasi tingkatan perang
6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat

Hendak tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo

Program kerja kabinet Sukiman :

1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2. Membikin dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam saat singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5. Menjalankan politik luar negeri lepas aktif
6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya

Kabinet Sukiman tak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh himpunan sendiri kemudian suatu peristiwa kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada masa itu, kabinet Sukiman sudah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri lepas aktif.

1952-1953 - Kabinet Wilopo

Program kerja kabinet Wilopo :

1. Mempersiapkan pemilihan umum
2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI
3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5. Menerapkan politik luar negeri lepas aktif

Kabinet Wilopo banyak merasakan kesukaran dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang hendak menggangu stabilitas politik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :

1. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2. Menerapkan pemilihan umum
3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara pautan munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesukaran, kabinet Ali-Wongsonegoro sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro kesudahannya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan gagasan anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata aktivitas yang dipekerjakan pengangkatan Kepala Staf TNI-AD

1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja Kabinet Burhanuddin :

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini keyakinan Tingkatan Darat dan masyarakat
2. Hendak dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya sesudah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Program kerja Kabinet Ali II :

1. Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2. Menyelesaikan masalah Irian Barat
3. Pembentukan provinsi Irian Barat
4. Menjalankan politik luar negeri lepas aktif

Kabinet Ali II ini pun tak berumur lebih dari satu tahun dan kesudahannya digantikan oleh kabinet Juanda.

1957-1959 - Kabinet Djuanda

Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi mempunyainya RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5. Mempercepat pembangunan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan dipergunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin

Intinya ialah:

1. Kembali berjalannya UUD 1945 dan tak berjalannya lagi UUDS 1950
2. Pembubaran Konstituante
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Page 2

Era 1950-1959 atau juga disebut Orde Lama adalah era di mana presiden Soekarno memerintah memakai konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini jadi mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Latar Belakangan

Sebelum Republik Indonesia Serikat dirundingkan selesai, pada masa itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Karenanya melewati perjanjian antara tiga negara ronde, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Semenjak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan memakai Undang-Undang Landasan Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Kemudian munculah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia.

Konstituante

Konstituante diberikan tugas untuk membikin undang-undang landasan yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membikin konstitusi baru. Karenanya Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang mengandung ide untuk kembali pada UUD 1945. UUDS 1950 dikuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Landasan Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Ronde ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang hendak menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 sukses menentukan Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara pautan mengandung kembali berjalannya UUD 1945.

Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang mencerai-beraikan Konstituante.

Kabinet-kabinet

telah tersedia masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tak stabil. Tercatat telah tersedia 7 kabinet pada masa ini.

1950-1951 - Kabinet Natsir

Program kerja kabinet Natsir :

1. Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk menentukan Dewan Konstituante
2. Menyempurnakan yang dibangun pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
3. Menggiatkan usaha sampai keamanan dan ketentraman
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. Menyempurnakan organisasi tingkatan perang
6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat

Hendak tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo

Program kerja kabinet Sukiman :

1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2. Membikin dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3. Mendudukkan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam saat singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5. Menjalankan politik luar negeri lepas aktif
6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya

Kabinet Sukiman tak bisa bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh himpunan sendiri kemudian suatu peristiwa kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada masa itu, kabinet Sukiman sudah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri lepas aktif.

1952-1953 - Kabinet Wilopo

Program kerja kabinet Wilopo :

1. Mempersiapkan pemilihan umum
2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI
3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5. Menerapkan politik luar negeri lepas aktif

Kabinet Wilopo banyak merasakan kesukaran dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang hendak menggangu stabilitas politik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha mendudukkan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :

1. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2. Menerapkan pemilihan umum
3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara pautan munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesukaran, kabinet Ali-Wongsonegoro sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro kesudahannya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan gagasan anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata aktivitas yang dipekerjakan pengangkatan Kepala Staf TNI-AD

1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja Kabinet Burhanuddin :

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini keyakinan Tingkatan Darat dan masyarakat
2. Hendak dilakukan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilakukan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya sesudah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Program kerja Kabinet Ali II :

1. Mendudukkan pembatasan hasil KMB
2. Mendudukkan masalah Irian Barat
3. Pembentukan provinsi Irian Barat
4. Menjalankan politik luar negeri lepas aktif

Kabinet Ali II ini pun tak berumur semakin dari satu tahun dan kesudahannya dialihkan oleh kabinet Juanda.

1957-1959 - Kabinet Djuanda

Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi mempunyainya RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5. Mempercepat pembangunan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan dipergunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin

Intinya ialah:

1. Kembali berjalannya UUD 1945 dan tak berjalannya lagi UUDS 1950
2. Pembubaran Konstituante
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Page 3

Era 1950-1959 atau juga disebut Orde Lama adalah era di mana presiden Soekarno memerintah memakai konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini jadi mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Latar Belakangan

Sebelum Republik Indonesia Serikat dirundingkan selesai, pada masa itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Karenanya melewati perjanjian antara tiga negara ronde, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Semenjak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan memakai Undang-Undang Landasan Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Kemudian munculah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia.

Konstituante

Konstituante diberikan tugas untuk membikin undang-undang landasan yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membikin konstitusi baru. Karenanya Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang mengandung ide untuk kembali pada UUD 1945. UUDS 1950 dikuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Landasan Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Ronde ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang hendak menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 sukses menentukan Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang antara pautan mengandung kembali berjalannya UUD 1945.

Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang mencerai-beraikan Konstituante.

Kabinet-kabinet

telah tersedia masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tak stabil. Tercatat telah tersedia 7 kabinet pada masa ini.

1950-1951 - Kabinet Natsir

Program kerja kabinet Natsir :

1. Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk menentukan Dewan Konstituante
2. Menyempurnakan yang dibangun pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
3. Menggiatkan usaha sampai keamanan dan ketentraman
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
5. Menyempurnakan organisasi tingkatan perang
6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat

Hendak tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo

Program kerja kabinet Sukiman :

1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2. Membikin dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3. Mendudukkan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam saat singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
5. Menjalankan politik luar negeri lepas aktif
6. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya

Kabinet Sukiman tak bisa bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh himpunan sendiri kemudian suatu peristiwa kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada masa itu, kabinet Sukiman sudah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri lepas aktif.

1952-1953 - Kabinet Wilopo

Program kerja kabinet Wilopo :

1. Mempersiapkan pemilihan umum
2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI
3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
5. Menerapkan politik luar negeri lepas aktif

Kabinet Wilopo banyak merasakan kesukaran dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang hendak menggangu stabilitas politik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha mendudukkan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :

1. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2. Menerapkan pemilihan umum
3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara pautan munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesukaran, kabinet Ali-Wongsonegoro sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro kesudahannya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan gagasan anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata aktivitas yang dipekerjakan pengangkatan Kepala Staf TNI-AD

1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja Kabinet Burhanuddin :

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini keyakinan Tingkatan Darat dan masyarakat
2. Hendak dilakukan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilakukan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya sesudah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Program kerja Kabinet Ali II :

1. Mendudukkan pembatasan hasil KMB
2. Mendudukkan masalah Irian Barat
3. Pembentukan provinsi Irian Barat
4. Menjalankan politik luar negeri lepas aktif

Kabinet Ali II ini pun tak berumur semakin dari satu tahun dan kesudahannya dialihkan oleh kabinet Juanda.

1957-1959 - Kabinet Djuanda

Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi mempunyainya RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5. Mempercepat pembangunan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan dipergunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin

Intinya ialah:

1. Kembali berjalannya UUD 1945 dan tak berjalannya lagi UUDS 1950
2. Pembubaran Konstituante
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Page 4

Tags (tagged): sejarah spanyol, 1814, 1873, sejarah, spanyol, 1814 1873, unkris, 1873 saat tidak, ada teks, pencarian, judul halaman lain, mencari log, wikipedia, bahasa indonesia telah, membatasi pembuatan, pengguna, telah masuk log, jika anda, belum, membuat akun, center, of studies, dulu, hanya memakan waktu, menit kategori

Page 5

Tags (tagged): sejarah spanyol, 1814, 1873, sejarah, spanyol, 1814 1873, unkris, 1873 saat tidak, ada teks, pencarian, judul halaman lain, mencari log, wikipedia, bahasa indonesia telah, membatasi pembuatan, pengguna, telah masuk log, jika anda, belum, membuat akun, center, of studies, dulu, hanya memakan waktu, menit kategori

Page 6

Tags (tagged): sejarah spanyol, 1814, 1873, sejarah, spanyol, 1814 1873, unkris, 1873 saat tidak, ada teks, pencarian, judul halaman lain, mencari log, wikipedia, bahasa indonesia telah, membatasi pembuatan, pengguna, telah masuk log, jika anda, belum, membuat akun, pusat, ilmu pengetahuan, dulu, hanya memakan waktu, menit kategori

Page 7

Tags (tagged): sejarah spanyol, 1814, 1873, sejarah, spanyol, 1814 1873, unkris, 1873 saat tidak, ada teks, pencarian, judul halaman lain, mencari log, wikipedia, bahasa indonesia telah, membatasi pembuatan, pengguna, telah masuk log, jika anda, belum, membuat akun, pusat, ilmu pengetahuan, dulu, hanya memakan waktu, menit kategori

Page 8

Tags (tagged): sejarah swedia, 1523, 1611, unkris, sejarah, swedia 1523 1611, saat tidak, ada, teks halaman, pencarian, judul halaman, lain, mencari log, wikipedia, bahasa indonesia, telah, membatasi pembuatan, pengguna, telah masuk, log, jika anda belum, membuat, pusat, ilmu, pengetahuan diri dulu, hanya memakan, waktu, menit kategori sejarah, ilmu pengetahuan, swedia

Page 9

Tags (tagged): sejarah swedia, 1523, 1611, unkris, sejarah, swedia 1523 1611, saat tidak, ada, teks halaman, pencarian, judul halaman, lain, mencari log, wikipedia, bahasa indonesia, telah, membatasi pembuatan, pengguna, telah masuk, log, jika anda belum, membuat, pusat, ilmu, pengetahuan diri dulu, hanya memakan, waktu, menit kategori sejarah, ilmu pengetahuan, swedia

Page 10

Tags (tagged): sejarah swedia, 1523, 1611, unkris, sejarah, swedia 1523 1611, saat tidak, ada, teks halaman, pencarian, judul halaman, lain, mencari log, wikipedia, bahasa indonesia, telah, membatasi pembuatan, pengguna, telah masuk, log, jika anda belum, membuat, center, of, studies diri dulu, hanya memakan, waktu, menit kategori sejarah, of studies, swedia

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Kategori ini memiliki 14 halaman, dari total 14.

• Merbau, Kepulauan Meranti

B

• Bagan Melibur, Merbau, Kepulauan Meranti
• Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti

K

• Kulap, Merbau, Kepulauan Meranti

L

• Lukit, Merbau, Kepulauan Meranti

M

P

• Pelantai, Merbau, Kepulauan Meranti
• Pulau Padang

T

Page 16

Kategori ini memiliki 14 halaman, dari total 14.

• Merbau, Kepulauan Meranti

B

• Bagan Melibur, Merbau, Kepulauan Meranti
• Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti

K

• Kulap, Merbau, Kepulauan Meranti

L

• Lukit, Merbau, Kepulauan Meranti

M

P

• Pelantai, Merbau, Kepulauan Meranti
• Pulau Padang

T

Page 17

Kategori ini memiliki 14 halaman, dari total 14.

• Merbau, Kepulauan Meranti

B

• Bagan Melibur, Merbau, Kepulauan Meranti
• Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti

K

• Kulap, Merbau, Kepulauan Meranti

L

• Lukit, Merbau, Kepulauan Meranti

M

P

• Pelantai, Merbau, Kepulauan Meranti
• Pulau Padang

T

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Kategori ini memiliki 14 halaman, dari total 14.

• Merbau, Kepulauan Meranti

B

• Bagan Melibur, Merbau, Kepulauan Meranti
• Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti

K

• Kulap, Merbau, Kepulauan Meranti

L

• Lukit, Merbau, Kepulauan Meranti

M

P

• Pelantai, Merbau, Kepulauan Meranti
• Pulau Padang

T

Page 23

Kategori ini memiliki 14 halaman, dari total 14.

• Merbau, Kepulauan Meranti

B

• Bagan Melibur, Merbau, Kepulauan Meranti
• Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti

K

• Kulap, Merbau, Kepulauan Meranti

L

• Lukit, Merbau, Kepulauan Meranti

M

P

• Pelantai, Merbau, Kepulauan Meranti
• Pulau Padang

T

Page 24

Kategori ini memiliki 14 halaman, dari total 14.

• Merbau, Kepulauan Meranti

B

• Bagan Melibur, Merbau, Kepulauan Meranti
• Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti

K

• Kulap, Merbau, Kepulauan Meranti

L

• Lukit, Merbau, Kepulauan Meranti

M

P

• Pelantai, Merbau, Kepulauan Meranti
• Pulau Padang

T

Page 25

Kategori ini memiliki 14 halaman, dari total 14.

• Merbau, Kepulauan Meranti

B

• Bagan Melibur, Merbau, Kepulauan Meranti
• Bandul, Merbau, Kepulauan Meranti

K

• Kulap, Merbau, Kepulauan Meranti

L

• Lukit, Merbau, Kepulauan Meranti

M

P

• Pelantai, Merbau, Kepulauan Meranti
• Pulau Padang

T

Page 26

Kategori ini memiliki 7 halaman, dari total 7.

• Melonguane Timur, Kepulauan Talaud

B

T