Apa saja kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Habibie?

Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami beberapa pemerintahan dari era Soekarno hingga saat ini. Indonesia juga pernah melewati masa demokrasi era reformasi. Reformasi adalah suatu gerakan yang dilakukan setelah terjadinya krisis moneter pada suatu negara tersebut. Tujuan reformasi adalah agar terciptanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara konstitusi dalam segala sektor, seperti ekonomi, politik, hukum, demokrasi dan lain sebagainya. Adanya reformasi diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan sebelumnya. Adapun masa reformasi Indonesia terjadi setelah pemerintahan orde baru Soeharto yang kemudian digantikan oleh Habibie. Dalam masa pemerintahan Habibie, beliau membuat beberapa kebijakan. Adapun beberapa tahap-tahap kebijakan politik presiden Habibie pada masa Reformasi diantaranya:

1. Membebaskan Tahanan Politik

Sebelum Habibie menjabat sebagai Presiden, sudah banyak sekali para tokoh politik yang ditahan karena kasus-kasus ringan hingga berat. Maka dari itu salah satu kebijakan sistem demokrasi politik Presiden Habibie pada masa reformasi adalah dengan membebaskan para tahanan tersebut. Tindakan pembebasan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan legitimasi Habibie di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Habibie juga memberikan kesempatan kebebasan untuk seluruh masyarakat dalam membuat parpol serta rencana pelaksanaan pemilu. Adapun beberapa tokoh yang dibebaskan diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas yang dulunya merupakan mantan anggota DPR karena kasus memberikan kritik pada Presiden Soeharto, Muchtar Pakpahan yang merupakan tokoh kerusuhan yang terjadi di Medan tahun 1944 serta K.H Abdurrahman Wahid.

2. Kebebasan Pers

Pada masa pemerintahan Habibie, beliau memberikan kebebasan pers. Artinya, pemerintah memberikan kebebasan fungsi pers dalam pemberitaan, hingga pada akhirnya banyak sekali media massa baru atau lama yang bermunculan untuk menyampaikan sebuah berita. Kebebasan ini diimbangi dengan kebebasan asosiasi organisasi pers, hingga organisasi seperti Asosiasi Jurnalis Independen juga dapat berkontribusi dalam pers. Pencabutan SIUPP merupakan cara Habibie dalam memberikan kebebasan pers.

3. Menyelesaikan Masalah Timor Timur

Masalah Timor Timur adalah masalah yang belum terselesaikan dari pemerintahan presiden sebelumnya. Maka dari itu kebijakan politik Presiden Habibie pada masa reformasi kala itu berusaha untuk mengambil sikap yang pro aktif dengan memberikan 2 penawaran, yaitu pemberian status khusus dengan otonomi daerah secara luas atau ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Otonomi luas artinya akan diberikan kewenangan dalam berbagai bidang seperti politik, budaya ekonomi, pengecualian dalam bidang hubungan antar luar negeri, pertahanan, keamanan serta dalam kebijakan fiskal dan moneter. Di opsi lain, memisahkan diri artinya secara demokrasi dan konstitusi secara damai dan terhormat akan melepaskan diri dari bagian NKRI dan Habibie akan membebaskan tahanan politik seperti Ramos Horta dan Xananan Gusmao.

Pada akhirnya, tanggal 21 April 1999 bertempat di Dili, kelompok yang terbagi atas pro kemerdekaan dan pro integrasi menandatangani kesepakatan dalam pelaksanaan penentuan pendapat di Timor Timur dengan melihat sikap rakyat terhadap 2 opsi yang diberikan tersebut. Proses pelaksanaan pendapat kemudian dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan akan diumumkan pada 4 September 1999. Adapun hasilnya adalah sekitar 78,5% masyarakat Timor Timur lebih memilih melepaskan diri dari NKRI. Meskipun masalah Timor Timur sudah selesai, akan tetapi lepasnya Timor TImur ini menjadi catatan buruk pemerintahan Habibie karena tidak bisa mempertahankan bagian NKRI.

4. Pemilu dan Pembentukan Parpol 1999

Reformasi dalam bidang politik lainnya adalah dengan melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya setelah reformasi di Indonesia diadakan pada 7 Juni 1999 silam. Pelaksanaan pemilu ini juga dibarengi dengan pembentukan parpol. Adanya pelaksanaan pemilu dianggap sebagai bentuk demokrasi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya karena menggunakan asas luber dan jurdil. Adapun perubahan kebijakan tersebut dilandasi dengan dikeluarkannya UU no 2 tahun 1999 yang berisi tentang Partai Politik, UU no 4 tahun 1999 yang berisi tentang DPR dan MPR serta UU no 3 tahun 1999 yang berisi tentang Pemilu.

Dalam sistem pemilu di Indonesia setelah reformasi, setidaknya terdapat 141 Partai Politik yang mendaftar. Akan tetapi jumlah yang banyak tersebut kemudian diverifikasi datanya dan hanya meloloskan 98 partai. Setelah dilakukan seleksi lebih lanjut, yang memenuhi segala syarat yang telah ditentukan dalam pemilu hanya berjumlah 48 parpol. Pada 1 September 1999 sesuai dengan keputusan dari KPU dan PPI, telah dilakukan lembaga kursi dari hasil pemilu. Dari hasil tersebut, terdapat 5 partai yang mendominasi menduduki kursi DPR, yaitu PDIP sebagai pemenang pemilu, Golkar, PKB, PPP dan PAN.

5. Pemeriksaan Kekayaan Soeharto dan Kroni-Kroninya

Sesuai dengan Instruksi Presiden no 30 tahun 1998, tertanggal 2 Desember 1998 yang telah memberikan perintah kepada Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib untuk segera mengambil tindakan hukum pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya karena diduga melakukan praktek KKN. Pada 11 Oktober 1999, salah satu pejabat Jaksa Agung, Ismudjoko kemudian mengeluarkan SP3 yang isinya menyatakan bahwa penyelidikan terhadap Soeharto yang kaitannya dengan dana yayasan secara resmi dihentikan. Adapun alasan berhentinya penyelidikan tersebut adalah tidak ditemukannya bukti yang kuat untuk melanjutkan penyelidikan, terkecuali apabila ternyata ditemukan bukti baru.

Atas peristiwa tersebut, pemerintah kemudian dianggap gagal dalam pelaksanaan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi serta Nepotisme, terutama penyelidikan kekayaan mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya. Disisi lain, Habibie juga memberikan gelar pahlawan Reformasi bagi para mahasiswa korban Trisaksi karena berhasil membuat Soeharto lengser pada 12 Mei 1998. Pemberian gelar ini juga bagian dari kebijakan politik Presiden Habibie pada masa reformasi.

Itulah beberapa kebijakan politik Presiden Habibie pada masa reformasi setelah lengsernya presiden Soeharto. Berawal dari proses melepaskan beberapa tahanan politik hingga melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Soeharto beserta dengan kroni-kroninya. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut bagus, terdapat sebuah kegagalan pada masa reformasi Habibie yaitu lepasnya wilayah Timor Timur dari kesatuan NKRI.

Jakarta, IDN Times – Presiden ke-3 RI, BJ Habibie wafat pada Rabu (11/9) kemarin. Sosok yang dikenal dengan sumbangsihnya di bidang teknologi juga memiliki banyak peran penting terhadap perekonomian Indonesia.

Meski hanya sebentar menjabat sebagai Kepala Negara, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Habibie membuat perekonomian Indonesia lebih maju. Langkah Habibie itu pun diapresiasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang hadir saat melayat Habibie, Rabu (11/9) malam.

"Beliaulah yang meletakkan banyak sekali pada masa-masa yang sangat singkat namun sangat menentukan arah republik ini dengan berbagai legislasi yang menjadi fondasi kita dalam bernegara sampai hari ini," katanya.

Apa saja peranan Habibie untuk perekonomian Indonesia?

Instagram.com/ BJ Habibie

Presiden ke-3 RI, BJ Habibie memiliki peran besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia antara lain dengan menekan praktik monopoli dan tumbuhnya persaingan usaha tidak sehat.

Di era kepemimpinan Habibie, UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikeluarkan.

Dilansir dari Antara, menurut pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo, meski belum maksimal hasilnya, kedua UU itu memberi banyak manfaat ke perekonomian, pemerintah dan konsumen.

UU No 5 membuat KPPU berhasil menyelamatkan uang negara dan termasuk menguntungkan masyarakat dari terjadinya proyek asal jadi. Sebab, dana proyeknya tergerus oleh "permainan".

Baca Juga: Sekretaris Habibie Klarifikasi Video Xanana Gusmao Jenguk BJ Habibie

instagram.com/b.jhabibie

Konsep Habibienomic adalah warisan penting untuk bangsa Indonesia. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto mengatakan konsep Habibienomic adalah sebuah aliran ekonomi yang mengedepankan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis teknologi.

“Pemikiran ini sebetulnya pernah ditawarkan pada awal tahun 1990-an,” katanya.

Habibienomic adalah aliran pemikiran yang penting dan relevan untuk diterapkan saat ini dan juga mendatang. Menurut Suroto, model konsep alih teknologi seharusnya memang ditempelkan dalam berbagai negosiasi kebijakan investasi terutama investasi asing. Sebab, tanpa komitmen alih teknologi pada akhirnya semua nilai tambah rentan berada dalam kendali negara lain.

ANTARA FOTO/Jaka Sugiyanta

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengatakan salah satu kebijakan yang diambil Habibie adalah membebaskan tahanan politik guna menghadirkan kebebasan berdemokrasi kepada setiap orang.

Langkah tersebut dinilai direspons positif oleh pelaku ekonomi pada saat itu karena Presiden Habibie dianggap menghadirkan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

"Kepastian hukum inilah yang diperlukan dalam pemulihan kehidupan ekonomi bangsa saat itu," kata Abdul.

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Ekonom Universitas Indonesia Haryadin Mahardika memandang kemampuan almarhum BJ Habibie dalam meramu tim ekonomi yang kuat bisa diteladani oleh generasi pemimpin Indonesia saat ini.

"Di bidang ekonomi, yang bisa diteladani dari almarhum BJ Habibie adalah kemampuan beliau untuk meramu tim ekonomi yang sangat kuat dan memberikan dukungan penuh terhadap tim ekonomi tersebut," ujar Haryadin Mahardika saat dihubungi Antara di Jakarta, pada Rabu malam.

Tim yang dipilih merupakan sosok-sosok yang terbaik dan tidak ada intervensi-intervensi yang sifatnya politis dalam prosesnya. Almarhum juga dikenal sebagai sosok yang berpikiran logis dan memiliki kemampuan logika yang kuat sehingga cara-cara dalam mengembalikan serta memulihkan perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk berhasil dilakukan dengan cara yang sangat cepat, seperti kembali menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Ilustrasi ambil uang di Bank (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Salah satu yang paling mengaggumkan adalah ketika Habibie berhasil menggenjot nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Saat itu nilai tukar rupiah sempat terpuruk di kisaran Rp16.650 per dolar AS dan inflasi membumbung hingga 65 persen.

Tapi, di periode kepemimpinannya yang tak lama karena hanya 1 tahun 5 bulan atau 512 hari, Habibie bisa menjadikan kurs rupiah juga menguat tajam. Jika pada Juni 1998 tercatat Rp16.650 per US$, maka dalam waktu lima bulan naik menjadi Rp7.000 per US$.

Ilustrasi perekonomian Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)

BJ Habibie yang bukan ekonom pun berhasil membuat Indonesia berhasil melewati gelombang krisis yang sangat parah pada 1998. Ia diangkat menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998 ketika ekonomi Indonesia sedang compang-camping. Situasi politik juga terus bergejolak pasca-lengsernya Soeharto.

Habibie bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh minus 13,13 persen pada 1998 bisa berbalik positif tumbuh 0,79 persen pada 1999.

IDN Times/Sunariyah

Habibie juga berhasil menyelamatkan industri perbankan yang hancur diterpa krisis. Berkat perannya, proses merger empat bank BUMN yang ‘tenggelam’ akhirnya terealisasi.

Pemerintah Soeharto memang sudah mencanangkan penggabungan empat bank pemerintah yaitu Bank Dagang Negara (BDN), Bank Budi Daya (BBD), Bank Exim, dan Bapindo, pada akhir tahun 1997. Baru kemudian ketika BJ Habibie didapuk menjadi Presiden RI pada 21 Mei 1998, jalan menuju proses merger makin jelas. Saat Habibie menjabat sebagai presiden, kondisi perekonomian Indonesia memang sedang sangat parah.

Dilansir dari infobanknews, melalui Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang dibentuknya, BJ Habibie membuat keputusan bahwa merger 4 bank dilaksanakan sekaligus. Habibie mencetuskan nama Bank Mandiri, bukan Bank Catur yang pernah diusulkan Soeharto. Pemerintah Habibie menunjuk Deutsche Bank sebagai konsultannya.

Pada 1 Oktober 1998 keluar PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Persero di Bidang Perbankan, yang poin utamanya adalah ihwal penyertaan modal negara dalam pembentukan PT Bank Mandiri (Persero). Modal negara disebut berasal dari pengalihan saham dari empat bank bergabung. Pada 2 Oktober 1998, PT Bank Mandiri (Persero) akhirnya secara resmi berdiri.

IDN Times / Auriga Agustina

Mantan Wakil Presiden Boediono pernah mengungkapkan bagaimana mantan Menteri Riset dan Teknologi era Soeharto itu berhasil menerapkan independensi bagi Bank Indonesia.

Lama belajar di Jerman membuat Habibie memahami independensi bank sentral Jerman yang sangat tinggi. Salah satu tujuan pembentukan independensi Bank Indonesia adalah agar fokus menjaga kondisi moneter domestik, khususnya menjaga kondisi perekonomian pasca krisis Asia 1998.

Bahkan, mantan gubernur bank sentral Jerman pun kala itu dilibatkan sebagai pakar untuk memberi masukan saat membuat Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk melibatkan jajaran menteri ekonomi.

Akhirnya Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen, melalui UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Itulah 8 kebijakan BJ Habibie untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia dari krisis dan menciptakan stabilitas ekonomi.

Baca Juga: BJ Habibie Selalu Undang Keluarga Cendana, Tapi Tak Pernah Hadir

Baca Artikel Selengkapnya