Jelaskan apa saja faktor eksternal penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

Sebelum membahas faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, penting untuk diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Beberapa contoh hak-hak warga negara ini, antara lain hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dan kewajiban bela negara, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan masih banyak lagi.

Selain memiliki sejumlah hak, warga negara juga memiliki kewajiban. Adapun kewajiban warga negara yang dimaksud, antara lain menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan lainnya.

Bicara soal hak dan kewajiban warga negara, faktanya saat ini masih terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bentuk pelanggarannya dapat disimak dalam contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berikut ini.

Baca juga:

Contoh Pelanggaran Hak Warga Negara

Menurut Sumarsono (dalam Moendoeng, 2019: 48) bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara, antara lain:

1. penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum;
2. penerapan budaya kekerasan dalam menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrem dan dinilai mengganggu stabilitas keamanan;
3. pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan;
4. menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan rasa aman; dan
5. pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat.

Terkait pengingkaran kewajiban warga negara, bentuk-bentuk pengingkaran yang mudah ditemukan, antara lain:

1. melakukan pelanggaran hukum;
2. merusak fasilitas umum;
3. tidak menghormati hak asasi manusia (bullying, perampokan, pencurian, dll);
4. tidak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
5. tidak membayar pajak;
6. terlibat aksi terorisme;
7. melakukan kekerasan berbau SARA;
8. merusak lingkungan; dan
9. korupsi.

Diterangkan Priyanto dkk. (dalam Moendoeng, 2019: 44), faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah ketidakpuasan masyarakat itu sendiri. Jika dielaborasikan, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri (malas bekerja).

Selain karena alasan ketidakpuasan masyarakat, ada sejumlah faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara lainnya. Dalam E-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kemendikbud, diterangkan bahwa faktor yang dimaksud, antara lain;

1. sikap egois warga negara;
2. rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. sikap tidak toleran;
4. penyalahgunaan kekuasaan;
5. ketidaktegasan aparat penegak hukum; dan
6. penyalahgunaan teknologi.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Dalam modul yang sama, diterangkan bahwa upaya yang dapat dilakukan terkait pencegahan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai berikut.

1. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Peningkatan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM.
4. Penyebarluasan prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan formal maupun nonformal.
5. Peningkatan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan.
6. Peningkatan kerja sama antargolongan.
7. Pemberian jaminan HAM dengan meratifikasi instrumen HAM internasional.

Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!