Deskripsikanlah Apa yang kamu ketahui tentang Perjanjian Malino?

TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima Laskar Jihad Ahlusunnah Wal Jamaah, Jafar Umar Thalib, menyatakan kaum muslim di Ambon merasa kecewa dengan kembali memanasnya situasi di Ambon Rabu [3/4] siang. “Mereka [kaum muslim] beranggapan perjanjian Malino II hanya omong kosong dari pemerintah pusat. Mereka sampai menghancurkan baliho yang berisikan 11 butir perjanjian Malino II yang dibangun Gubernur Maluku karena rasa ketidakpercayaan mereka kepada Pemerintah,” ujarnya kepada Tempo News Room di Jakarta, menanggapi kembali timbulnya konflik di wilayah tersebut, Rabu [3/4] siang. Jafar mengungkapkan bahwa pemerintah mengetahui akar permasalahan sesungguhnya. Saat itu, ketika perjanjian Malino II belum ditandatangani, Jafar mengaku sempat bertanya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla. Dia mengaku ingin mempertegas sifat perundingan, apakah antara golongan Kristen dengan muslim atau RI dengan Republik Maluku Selatan [RMS]. Kala itu, Jusuf menjawab bahwa pemerintah menitik beratkan pada konflik horisontal antara kedua kelompok agama itu. Kemudian Jafar meminta agar Jusuf harus meminta bukti kesetiaan warga Kristen bahwa mereka adalah WNI murni sebelum Malino II itu dicetuskan. Tapi, Jusuf menjawab seperti dikutip Jafar, “Itu berat!” Dari situ Jafar menilai, “Indikasi kuat Pemerintah sudah tahu titik persoalannya adalah RI dengan RMS, bukan Muslim dengan Kristen.” Karena itu Jafar yakin bahwa konflik vertikal yang terjadi saat ini tidak akan berakhir jika Pemerintah masih melanjutkan aksi ‘tutup mata’ nya terhadap esensi persoalan Maluku. Ketika disinggung kemungkinan pemulangan pasukan Laskar Jihad seperti yang diminta berbagai pihak karena alasan tak ada lagi pertikaian antara muslim dan Kristen, ia menegaskan itu tak akan akan dilakukan. “Permintaan itu hanya datang dari orang yang tak mengerti persoalan yang sebenarnya,” tandasnya. Guna menghindari berkepanjangannya konflik vertikal yang terjadi, ia menyarankan agar pemerintah menyamakan persepsi dengan masyarakat tentang Maluku sebagai wilayah Indonesia. Ini dilakukan untuk menegaskan bahwa baik kaum Muslim maupun Kristen mendukung keutuhan wilayah Maluku. Jafar menyarankan agar pemerintah dan juga pihak-pihak yang bertikai segera menyamakan visinya tentang perselisihan di Maluku. Katanya, perlu adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat tentang masalah yang sebenarnya. Sehingga upaya penyelesaian tersebut terrah. “Jika ini sudah dicapai, konflik vertikal dapat diselesaikan sedikit demi sedikit,” ujarnya meyakinkan. Kalau kedua tahap di atas bisa dilalui, Jafar meminta agar pemerintah mempertegas teknis penegakan hukum agar tiap-tiap anggota masyarakat Maluku memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. [Sri Wahyuni]

Lihat Juga