Tahapan ke tiga dalam pendampingan PELAKSANAAN penertiban PEMANFAATAN ruang di daerah

b.

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan

Amirudin & Zainal Asikin. [2004]. Pengantar Metode

Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo.

Departemen Pekerjaan Umum. 2015. Naskah

Akademik RUU Penatan Ruang. Jakarta.

Humas. Fleksibilitas RTRW dalam Penerbitan

Izin, Tegaskan Tata Ruang Tak HambatInvestasi. Diperoleh pada 12 Mei 2020

daripada //www.atrbpn.go.id/Berita/

Siaran-Pers/fleksibilitas-rtrw-dalampenerbitan-

izin-tegaskan-tata-ruang-takhambat-

investasi-93203

Humas. Kementerian ATR/BPN: Dwisari Waterpark

Melanggar Rencana Tata Ruang dan Harus

Dibongkar. Diperoleh pada 15 Mei 2020

daripada //www.atrbpn.go.id/Berita/

Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-dwisariwaterpark-

melanggar-rencana-tata-ruangdan-

harus-dibongkar-115166

Hutapea, E . Bencana Banjir di Sulses Disebut Akibat

Penyalahgunaan Ruang. Diperoleh pada

Juni 2020 daripada //properti.

kompas.com/read/2019/01/26/161937921/

bencana-banjir-di-sulsel-disebut-akibatpenyalahgunaan-

tata-ruang?page=all.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diperoleh pada

Mei 2020 daripada //kbbi.web.id/

efektif

Kementerian ATR/BPN. [2015]. Laporan Hasil

Audit Tata Ruang Tahun 2015, Jakarta:

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. [2015]. Laporan Penegakkan

Hukum Tahun 2015, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. [2016]. Laporan Penegakkan

Hukum Tahun 2016, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. [2017]. Laporan Penegakkan

Hukum Tahun 2017, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. [2018]. Laporan Penegakkan

Hukum Tahun 2018, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. [2019]. Laporan Hasil

Audit Tata Ruang Tahun 2019, Jakarta:

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. [2019]. Laporan Penegakkan Hukum Tahun 2019, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Mertokusumo, Sudikno, [2009]. Penemuan Hukum

Sebuah Pengantar, Jakarta:Liberty

Moeljanto. [2002]. Asas-Asas Hukum Pidana,

Jakarta: Rineka Cipta.

Muhar Junef. 2017. Jurnal De Jure, Penegakan

Hukum dalam Rangka penataan Ruang

Guna Mewujudkan Pembangunan

Berkelanjutan Vol 17 No.4

NA/AF. Terdapat 6.621 Lokasi di Indonesia Terindikasi

Melanggar Tata Ruang. Diperoleh pada

Mei 2020 daripada //www.atrbpn.

go.id/Berita/Siaran-Pers/terdapat-6621-

lokasi-di-indonesia-terindikasi-melanggartata-

ruang-93911

Parsa, I Wayan, BPHN. [2014]. Laporan Akhir Tim

Pengkajian Hukum tentang Penegakan

Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka

Otonomi Daerah, Jakarta: BPHN

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang

RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pedoman Audit Tata Ruang

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pedoman Audit Tata Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Petunjuk Teknis Pendampingan Pelaksanaan

Penertiban Pemanfaatan Ruang Nomor

/JUKNIS-700/V/2018

Prabowo Dani. Ada Pelanggaran Tata Ruang,

Pemerintah Tak Bedaya. Kompas

Online. Diperoleh pada tanggal 15 Mei

daripada //properti.kompas.

com/ read/2019/01/02/115534521/adapelanggaran-

tata-ruang-pemerintah-takberdaya

Riyanto Agus. Penegakan Hukum, Masalahnya

apa? Diperoleh pada 16 Maret 2020

daripada //business-law.binus.

ac.id/2018/12/26/penegakan-hukummasalahnya-

apa/

Soekanto Soerjono. [2007]. Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto Soerjono. [2009]. Penelitian Hukum

Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tasya. [2020]. Kegagalan Konsep Penataan Ruang

Jakarta: Banjir Jakarta dan Sekelumit

Penyebabnya. Diperolehi pada 22 Juni

daripada //icel.or.id/isu/

kegagalan-konsep-penataan-ruangjakarta-

banjir-jakarta-dan-sekelumitpenyebabnya/

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan.

V/Afr. Optmalisasi Peran PPNS Melalui Pembentukan

Jabatan Fungsional Penyidik Pentaan

Ruang Diperoleh pada 15 Mei 2020

daripada //www.direktoratpenertiban.

id/web /content/5e62ef92f3794.

Page 2

Video yang berhubungan