b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan Amirudin & Zainal Asikin. [2004]. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo. Departemen Pekerjaan Umum. 2015. Naskah Akademik RUU Penatan Ruang. Jakarta. Humas. Fleksibilitas RTRW dalam Penerbitan Izin, Tegaskan Tata Ruang Tak HambatInvestasi. Diperoleh pada 12 Mei 2020 daripada //www.atrbpn.go.id/Berita/ Siaran-Pers/fleksibilitas-rtrw-dalampenerbitan- izin-tegaskan-tata-ruang-takhambat- investasi-93203 Humas. Kementerian ATR/BPN: Dwisari Waterpark Melanggar Rencana Tata Ruang dan Harus Dibongkar. Diperoleh pada 15 Mei 2020 daripada //www.atrbpn.go.id/Berita/ Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-dwisariwaterpark- melanggar-rencana-tata-ruangdan- harus-dibongkar-115166 Hutapea, E . Bencana Banjir di Sulses Disebut Akibat Penyalahgunaan Ruang. Diperoleh pada Juni 2020 daripada //properti. kompas.com/read/2019/01/26/161937921/ bencana-banjir-di-sulsel-disebut-akibatpenyalahgunaan- tata-ruang?page=all. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diperoleh pada Mei 2020 daripada //kbbi.web.id/ efektif Kementerian ATR/BPN. [2015]. Laporan Hasil Audit Tata Ruang Tahun 2015, Jakarta: Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN. [2015]. Laporan Penegakkan Hukum Tahun 2015, Jakarta: Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN. [2016]. Laporan Penegakkan Hukum Tahun 2016, Jakarta: Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN. [2017]. Laporan Penegakkan Hukum Tahun 2017, Jakarta: Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN. [2018]. Laporan Penegakkan Hukum Tahun 2018, Jakarta: Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN. [2019]. Laporan Hasil Audit Tata Ruang Tahun 2019, Jakarta: Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN. [2019]. Laporan Penegakkan Hukum Tahun 2019, Jakarta: Kementerian ATR/BPN. Mertokusumo, Sudikno, [2009]. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Jakarta:Liberty Moeljanto. [2002]. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. Muhar Junef. 2017. Jurnal De Jure, Penegakan Hukum dalam Rangka penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Vol 17 No.4 NA/AF. Terdapat 6.621 Lokasi di Indonesia Terindikasi Melanggar Tata Ruang. Diperoleh pada Mei 2020 daripada //www.atrbpn. go.id/Berita/Siaran-Pers/terdapat-6621- lokasi-di-indonesia-terindikasi-melanggartata- ruang-93911 Parsa, I Wayan, BPHN. [2014]. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta: BPHN Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Petunjuk Teknis Pendampingan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Nomor /JUKNIS-700/V/2018 Prabowo Dani. Ada Pelanggaran Tata Ruang, Pemerintah Tak Bedaya. Kompas Online. Diperoleh pada tanggal 15 Mei daripada //properti.kompas. com/ read/2019/01/02/115534521/adapelanggaran- tata-ruang-pemerintah-takberdaya Riyanto Agus. Penegakan Hukum, Masalahnya apa? Diperoleh pada 16 Maret 2020 daripada //business-law.binus. ac.id/2018/12/26/penegakan-hukummasalahnya- apa/ Soekanto Soerjono. [2007]. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada Soekanto Soerjono. [2009]. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Tasya. [2020]. Kegagalan Konsep Penataan Ruang Jakarta: Banjir Jakarta dan Sekelumit Penyebabnya. Diperolehi pada 22 Juni daripada //icel.or.id/isu/ kegagalan-konsep-penataan-ruangjakarta- banjir-jakarta-dan-sekelumitpenyebabnya/ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. V/Afr. Optmalisasi Peran PPNS Melalui Pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Pentaan Ruang Diperoleh pada 15 Mei 2020 daripada //www.direktoratpenertiban. id/web /content/5e62ef92f3794. Page 2Video yang berhubungan |