Pertanyaan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Informasi Detail

Judul Seri	-
No. Panggil	336.2076 Mul t
Penerbit	Harvarindo : Jakarta., 1999
Deskripsi Fisik	viii, 178 p. : , 21 cm
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	336.2076
Tipe Isi	-

Tipe Media	-
Tipe Pembawa	-
Edisi	-
Subjek
Info Detail Spesifik	-
Pernyataan Tanggungjawab	-

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

DETAIL CANTUMANKembali ke sebelumnyaDetail XMLKutip ini

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 12 are not shown in this preview.

Beriktut ini adalah kumpulan Soal Latihan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP.

Adapun Soal Latihan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dibawah ini, sudah diberikan jawaban langsung dan pilihan penebalan pada huruf yang di nyatakan benar sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sampai saat ini.

1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat…?

a. Direktur Jendral Pajak telah melakukan pemeriksaan

b. Direktur Jendral Pajak belum melakukan penyidikan

c. Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan SKPKB

d. Direktur Jendral Pajak telah menerbitkan SKPKB

e. Direktur Jendral Pajak belum melakukan pemeriksaan

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021

Baca Juga : PEMERIKSAAN PAJAK

2. Jika wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka wajib pajak tersebut wajib…?

a. Menyampaian SPT Tahunan

b. Mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

c. Membayar Pajak terutang kedinas Pemda

d. Mendaftarkan NPWP pada kantor Direktorat Jendral Pajak

e. Membayar PBB

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021

3. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali…?

a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b. Wajib Pajak mengalami kerugian didalam usahanya;

c. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau

e. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2021

4. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka ……… bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau ………. bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

a. waktu 6 (enam) atau 12 (dua belas)

b. waktu 1 (satu) atau 2 (dua)

c. 12 (dua belas) atau waktu 6 (enam)

d. waktu 2 (dua) atau 3 (tiga)

e. waktu 3 (tiga) atau 6 (enam)

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2021

5. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu ……………. sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Baca Juga : Solusi Meminimalkan beban Pajak Orang Pribadi

a. 2 (dua) bulan

b. 3 (tiga) bulan

c. 4 (empat) bulan

d. 5 (lima) bulan

e. 6 (enam) bulan

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2021

6. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama ……….. sebelum daluwarsa penetapan.

a. 2 (dua) tahun

b. 3 (tiga) tahun

c. 4 (empat) tahun

d. 5 (lima) tahun

e. 10 (sepuluh) tahun

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021

7. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar…?

a. 2 (dua) persen per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

b. tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

c. 4 (empat) persen per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

d. 1,5 (satu koma lima) persen perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

e. 3 (tiga) persen perbulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2021

8. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, sanksi bunga tersebut dikenakan paling lama ……. bulan.

a. 2 (dua)

b. 3 (tiga)

c. 6 (enam)

d. 12 (bulan)

e. 24 (bulan)

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2a) UU Nomor 7 Tahun 2021

9. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

a. 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas)

b. 24% (dua puluh empat persen) dan dibagi 12 (dua belas)

c. 5% (lima persen) dan dibagi 6 (enam)

d. 5% (lima persen) dan dibagi 24 (dua puluh empat)

e. 2% (dua persen) dan dibagi 12 (dua belas)

Dasar Hukum Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat (2b) UU Nomor 7 Tahun 2021