Mengapa pada saat pendudukan jepang organisasi kepanduan dilarang berdiri

Sejarah Pramuka di IndonesiaSri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan salah satu tokoh lahirnya Pramuka Indonesia. Dalam sejarah kepanduan Indonesia, Sri Sultan HB IX merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia. Pada akhirnya menjadi satu wadah yakni Pramuka sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Dia pernah menjabat Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) pertama sejak Pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. Empat periode berturut-turut, Sri Sultan Hamengku Huwono IX menjabat yakni pada masa bakti 1961-1963, 1963-1967, 1967-1970 dan 1970-1974.

Table of Contents Show

Pramuka Pada Masa Penjajahan Belanda
Pramuka Pada Masa Penjajahan Jepang
Pramuka Pada Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Mengapa organisasi kepanduan sempat di larang ketika masa penjajahan Jepang?
Mengapa Jepang melarang berdirinya partai dan gerakan Pramuka di Indonesia?
Apa yang terjadi pada kepanduan saat Jepang menjajah Indonesia?
Siapa yang melarang gerakan kepanduan di Indonesia?

Pramuka Pada Masa Penjajahan Belanda

Awal mula sejarah kepanduan di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang kepanduan milik Belanda yang bernama Nederlandesche Padvinders Organisatie (NPO) pada 1912. Kemudian berubah menjadi NIPV (Netherland Indische Padvinders Vereeniging) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda di tahun 1916.

Pada tahun 1916 Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan Indonesia yang pertama dengan nama Javaansche Padvinder Organisatie (JPO).

Konsep penyatuan organisasi Pramuka (Kepanduan) dimulai pada tahun 1926 yaitu lahirnya Indonesische Padvinderij Organisatie (INPO), sebagai bentuk peleburan dua kepanduan Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO) dan Nationale Padvinderij Organisatie (NPO).

Semakin banyaknya organisasi Pramuka (Kepanduan) milik Indonesia. Akhirnya Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder. Maka dari itu K.H Agus Salim menggunakan nama “Pandu atau Kepanduan” untuk nama organisasi Pramuka di Indonesia.

Setalah deklarasi Sumpah Pemuda, kegiatan Pramuka semakin diminati dengan ditandai berdirinya Pandu Pemuda Sumatra (PPS) tahun 1930, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia (PAPI) tahun 1931. Kemudian pada tahun 1938 terbentuklah Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI).

BPPKI melakukan kegiatan Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO). Perkemahan itulah yang menjadi cikal bakal kegiatan Jambore sampai sekarang ini.

Pramuka Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan dan unsur-unsur Pramuka (Kepanduan) di Indonesia dilarang. Jepang menganggap kegiatan Pramuka di Indonesia dapat memicu persatuan dan kesatuan rakyat. Walaupun demikian dengan tekad yang kuat para pemuda menjalankan kegiatan PERKINO II untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah Jepang.

Pramuka Pada Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai tempat untuk menyatukan Pramuka di seluruh Indonesia.

Seiring keberjalanannya sejarah organisasi Pramuka (Kepanduan) yang jumlahnya sudah ada ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Karena banyaknya organisasi justru menimbulkan kelemahan, maka dari itu dibentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO). Namun, kendala lain masih terjadi karena kurangnya kekompakkan antar anggota yang tergabung di PERKINDO.

Pada tahun 1961 Kepanduan di Indonesia yang terpecah menjadi 100 organisasi terhimpun dalam 3 federasi yaitu: Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) berdiri pada 13 September 1951. Persatuan Pandu Indonesia (POPPINDO) berdiri tahun 1954 dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI).

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Pejabat sementara (Pjs) Presiden RI Ir. H. Juanda. Pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Gerakan Pramuka. Maka dari itu setiap tanggal 14 Agustus kita selalu memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Pramuka.

This slideshow requires JavaScript.

Tentu kita tak lagi asing dengan Gerakan Pramuka. Kata “Pramuka” merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya kaum muda yang suka berkarya. Istilah Pramuka diperkenalkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam rapat di Ciloto, Jawa Barat.

Gerakan kepanduan di Indonesia pertama kali dibawa oleh bangsa Belanda. Kemudian pada tahun 1916 S.P. Mangkunegara VII memprakarsai berdirinya Javaansche Padvinders Organisatie. Antara tahun 1928-1935 mulai bermunculan gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas kebangsaan (Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP)), maupun yang bernapaskan keagamaan (Kepanduan Islam Indonesia (KII), Kepanduan Azaz Katolik Indonesia (KAKI)).

Sebagai upaya menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) mengadakan “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO)” pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Pada masa penjajahan Jepang, partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan dilarang berdiri. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghalangi semangat kepanduan di dalam diri anggotanya sehingga para anggota kepanduan tetap berupaya untuk menyelenggarakan PERKINO II.

Tanggal 27-29 Desember 1945 diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta guna membentuk “Pandu Rakyat Indonesia” yang kemudian diakui oleh pemerintah RI sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Pada tanggal 9 Maret 1961 Presiden/Mandataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia di Istana Negara. Dalam pidato Bung Karno saat itu mengungkapkan bahwa kepanduan harus diperbaharui metode dan aktivitas pendidikannya, seluruh organisasi kepanduan yang ada akan dilebur menjadi satu yang disebut dengan Pramuka.

Pada tanggal 20 Mei 1961 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia.

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan terhadap Majelis Pimpinan Nasional (Mapinas), Kwartir Nasional (Kwarnas) dan Kwartir Nasional Harian (Kwarnari) di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Sejak itulah pada tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka.

Selamat memperingati hari Pramuka ke-57, semoga Pramuka jaya selalu dan melahirkan tunas-tunas muda yang bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Salam Pramuka. (Deni/dari berbagai sumber).

Mengapa organisasi kepanduan sempat di larang ketika masa penjajahan Jepang?

Sempat Dilarang di Masa Penjajahan Jepang Karena para pandu ikut terjun dan bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Barulah setelah Kemerdekaan Indonesia, sejumlah tokoh dari gerakan kepanduan Indonesia berkumpul untuk melakukan pertemuan di Solo.

Mengapa Jepang melarang berdirinya partai dan gerakan Pramuka di Indonesia?

Ketika Jepang datang ke Indonesia pada 1942, segala partai, organisasi, bahkan gerakan kepanduan dilarang berdiri dan beroperasi. Alasan Jepang melarang adanya gerakan kepanduan adalah karena organisasi ini sangat menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia.

Apa yang terjadi pada kepanduan saat Jepang menjajah Indonesia?

Setelah Indonesia dijajah Jepang, kepanduan mulai terhambat. Saat itu banyak tokoh Kepanduan ditarik masuk Keibondan, PETA, dan Seinendan, organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Gerakan kepanduan juga dilarang oleh Jepang.

Siapa yang melarang gerakan kepanduan di Indonesia?

Pada tahun 1931 terbentuk federasi kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI), yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938. Pada masa pendudukan Jepang (PD II), penguasa Jepang melarang keberadaan organisasi kepanduan.

Pramuka di Jepang