Kenapa pekerja paksa untuk tujuan militer diperbolehkan

KOMPAS.com - Jepang menduduki Indonesia setelah Belanda mengaku kalah dan menyatakan menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942.

Dengan menyerahnya Belanda tersebut, maka Jepang menguasai bangsa Indonesia.

Atas kepiawaian propaganda Jepang langcarkan mampu menarik simpatik rakyat Indonesia dengan mengaku saudara tua.

Kedatangan Jepang adalah membebaskan rakyat Indonesia dari penjajah-penjajah asing. Bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati Bangsa Indonesia.

Baca juga: Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia

Propaganda Jepang

Jepang menguasai Indonesia setelah pada Februari 1942 mengalahkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat dalam pertempuran di Laut Jawa.

Akhirnya pada 8 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat.

Panglima tentara Belanda di Indonesia, Jenderal Ter Poorter menandatangani naskah penyerahan Belanda atas wilayah Indonesia kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura.

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan (2011) karya M. Junaedi Al Anshori, pada awal pendudukan Jepanga diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia.

Karena kepandaian Jepang berpropaganda dengan melakukan tindakan-tindakan yang menarik simpati rakyat dan para pe mimpin Indonesia.

Berikut tindakan Jepang untuk menarik simpati:

Jepang menyatakan diri sebagai saudara tua, sedangkan Indonesia sebagai saudara muda. Kedatangan ke Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah asing.

Baca juga: Mengapa Jepang Menerapkan Ekonomi Perang

Selain itu, Jepang bermaksud mencapai kemakmuran bersama seluruh bangsa di bawah pimpinan Jepang.

Sehingga sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Untuk mencapai tujuan itu, maka bangsa Indonesia diharuskan memberikan bantuan berupa tenaga dan hasil kekayaan alam kepada Jepang.

Jepang membentuk Gerakan Tiga, yakni Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia.

Gerakan tersebut sebagai semboyan Jepang untuk membujuk bangsa Indonesia agar membantu. Pemimpin gerakan tersebut adalah Mr. Syamsudin bekas anggota Parindra.

Lewat Gerakan Tiga A ini, Jepang memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia terutama para pemuda dalam menghadapi bangsa asing.

Para pemuda tersebut diberi berbagai pendidikan dan latihan militer dengan maksud agar tertanam semangat mendukung Jepang.

Baca juga: Dampak Positif Pendudukan Jepang

• Pembebaskan para pemimpin bangsa

Untuk menarik bangsa Indonesia, Jepang membebaskan para pemimpin bangsa yang ditahan oleh Belanda, seperti Sukarno dan Moh. Hatta.

• Memberikan jabatan penting

Pemerintah Jepang memberikan kesempatan bagi para pemimpin bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting yang sebelumnya hanya dikuasi orang Belanda.

• Membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Pada 1 Maret 1943, Jepang membentuk Putera dan dibentu di daerah-daerah.

Para pemimpin Putera adalah para pemimpin bangsa Indonesia, yakni Sukarno sebagai ketua yang dibantu oleh Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Manysur

Tujuan Putera dipimpin oleh para pemimpin bangsa Indonesia agar dukungan rakyat Indonesia semakin besar.

Lewat Putera, Jepang mengkampanyekan perayaan anti barat dan peningkatan kerja sama antara rakyat Indonesia dan Jepang.

Baca juga: Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

• Membentuk berbagai barisan pemuda

Jepang juga mmembentuk barisan pemuda, seperti Seinendan (barisa pemuda), Gakukotai (barisan pelajar sekolah lanjutan), Keibodan (barisan pembantu polisi).

Kemudian Heiho (barisan pembantu prajurit), dan Fujinkai (barisan wanita).

Barisan-barisan pemuda tersebut diberi pendidikan semi militer, bahasa, semangat dan tata krama Jepang.

Barisan tersebut untuk memperkuat kedudukan dan pertahanan wilayah Indonesia.

• Membentuk Pembela Tanah Air (PETA)

Pada Oktober 1943, Jepang membentuk PETA. PETA merupakan kesatuan militer yang sesungguhnya dan dilengkapi dengan persenjataan.

Pembentukan PETA diprakarsai Gatot Mangkupraja dan didukung Putera. Jepang pun menyetujui dengan harapan membantu kedudukan dan pertahanan.

Tapi akhirnya, PETA melakukan pemberontakan di mana-mana dan itu semakin mengancam kekuatan Jepang.

Baca juga: Kerja Rodi dan Romusha, Kerja Paksa Zaman Penjajahan

• Membentuk gerakan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai)

Jepang juga membentuk gerakan Kebaktian Jawa pada 1944. Kebaktian Jawa dibentuk untuk menggantikan Putera yang dibubarkan Jepang pada Maret 1944.

Karena Jepang menganggap jika Putera lebih menguntungkan perjuangan bangsa Indonesia dengan menanamkan rasa kebangsaan (nasionalisme).

Tindakan-tindakan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia terjata tidak berhasil.

Akhirnya Jepang pun mengadakan tindakan kekerasan yang banyak merugikan dan penderitaan bangsa Indonesia.

Jepang memeras tenaga seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja bagi kepentingan Jepang. Tindakan kekerasan yang paling terasa bagi rakyat Indonesia adalah romusha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan di era Gubernur Jenderal Johannes van Den Bosch (1830-1833).

Apakah tanam paksa itu dan mengapa Pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan tanam paksa?

Sistem tanam paksa sendiri yakni setiap petani desa wajib menyisihkan 20 persen tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial.

Jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa yaitu tanaman seperti kopi teh, tebu, dan nila.

Baca juga: PG Colomadu, Simbol Kekayaan Raja Jawa-Pengusaha Pribumi era Kolonial

Tujuan pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras membiayai Perang Jawa serta melunasi utang negara.

Mengutip Harian Kompas, ide tanam paksa sempat ditentang beberapa kalangan pejabat Hindia Belanda, termasuk Dewan Pertimbangan Agung Hindia Belanda, tetapi disetujui Raja Belanda Willem I.

Pada dasarnya, tujuan tanam paksa adalah mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis keuangan usai Perang Diponegoro. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial.

Sistem tanam paksa berjalan kurun 1830-1870, sebelum kemudian dicabut karena dinilai sangat menyengsarakan rakyat Hindia Belanda. Rakyat diperlakukan sebagai hamba, dieksploitasi tenaga dan tanahnya untuk kekayaan Kerajaan Belanda.

Baca juga: Mengenal Gobog, Uang yang Berlaku di Era Majapahit

Sistem tanam paksa

Sistem tanam paksa yang berlaku adalah penduduk wajib menyediakan tanahnya maksimal seperlima dari tanah miliknya untuk ditanami dengan tanaman komoditas ekspor atau laku di pasaran Eropa.

Selain menyediakan tanah, petani juga harus menanam dan merawat tanaman tersebut dengan batasan tak boleh melebihi waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi.

Tanah yang ditanami komoditas tanam paksa adalah tanah yang dibebaskan dari kewajiban pajak tanah. Pemerintah juga membayar tanaman yang ditanam petani apabila ada selisih harga jual tanaman dengan pajak tanah.

Sistem tanam paksa lainnya adalah pemerintah bertanggung jawab seluruhnya atas kegagalan panen.

Baca juga: Ironi Gula, Eksportir Era Hindia Belanda, Jadi Importir Usai Merdeka

Namun demikian, praktik di lapangan banyak terjadi penyelewengan, terutama yang dilakukan oleh pejabat pribumi.

Beberapa penyimpangan antara lain tanah yang ditetapkan sebagai area tanaman komoditas melebihi ketentuan, tanah yang dipakai untuk tanam paksa tetap dikenakan pajak.

Kemudian kerugian akibat karena gagal panen yang ditanggung petani, serta kelebihan dari selisih harga jual dan pajak tanah yang tidak diserahkan ke petani.

Salah satu penyebab banyaknya penyelewengan sistem tanam paksa adalah tingginya target yang ditetapkan penguasa lokal dari bupati hingga pejabat di bawahnya.

Baca juga: Rupa-rupa Uang Kertas yang Beredar di Era Penjajahan Jepang

Para pejabat lokal akan mendapatkan hadiah dari pemerintah Hindia Belanda yang besarannya disesuaikan dengan hasil panen yang diserahkan atau skema persenan tanaman (Cultuur procenten).

Cultuur procenten ini mendorong penguasa pribumi menekan petani agar menanam sebanyak-banyaknya tanaman komoditas. Selain itu, bagi petani yang tak memiliki lahan, diwajibkan menggantinya dengan bekerja di pabrik atau perkebunan milik Belanda selama setidaknya 66 hari.

Penerapan sistem tanam paksa sendiri memberikan beberapa manfaat bagi Hindia Belanda. Pemberlakukan tanam paksa membuat hasil perkebunan meningkat pesat.

Pemerintah pun membangun banyak infrastruktur selama era tanam paksa seperti perbaikan kualitas jalan, pembangunan besar-besaran jaringan rel kereta api, jembatan, pelabuhan, hingga pabrik-pabrik untuk mengolah hasil perkebunan.

Baca juga: Apa Saja Infrastruktur Peninggalan Penjajahan Jepang di Indonesia?

Kendati demikian, sistem tanam paksa menciptakan penderitaan penduduk Hindia Belanda. Banyak terjadi kelaparan karena petani tak sempat menggarap tanaman pangan seperti padi lantaran waktu maupun tanahnya habis untuk menanam tanaman komoditas ekspor.

Daerah paling terdampak parah dari sistem tanam paksa adalah Priangan Jawa Barat. Banyaknya protes dan reaksi yang muncul membuat pemerintah Belanda mulai menghapus Sistem Tanam Paksa secara bertahap.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian resmi menghentikan sistem tanam paksa pada tahun 1870 dengan terbitnya UU Agraria dan UU Landreform.

Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda