Kelebihan dan kekurangan 7 kabinet pada masa demokrasi parlementer

Pix4Free

Kelebihan dan kekurangan dari sistem Demokrasi Parlementer.

GridKids.id - Kids, sebelumnya kita telah membahas mengenai sejarah dan ciri-ciri dari Demokrasi Parlementer.

Seperti yang diketahui, dahulu Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer.

Sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer di Indonesia pertama kali digagas oleh Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

Sistem ini berlaku mulai dari 17 Agustus 1945 sampai dengan 5 Juli 1959 silam.

Kali ini, GridKids akan membahas kelebihan dan kekurangan dari sistem Demokrasi Parlementer yang perlu kamu ketahui.

Sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan.

Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan memegang jalannya pemerintahan.

Tentunya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari berjalannya sistem Demokrasi Parlementer.

Apa sajakah itu? Daripada penasaran, langsung saja simak ulasannya, yuk!

Baca Juga: Materi IPS Kelas 9 SMP: Kekurangan Demokrasi Terpimpin Era Presiden Soekarno

Kelebihan Demokrasi Parlementer:

1. Pembentukan suatu kebijakan dapat dilakukan dengan cepat.

Hal ini dapat terjadi karena adanya musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang menjadi satu bagian dari partai.

2. Pelaksanaan, tanggung jawab dan pembuatan kebijakan jelas.

3. Pengawasan parlemen terhadap suatu kabinet berjalan dengan ketat.

Hal ini akan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan berjalannya sistem pemerintahan.

4. Apabila terjadi suatu masalah dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat segera dirundingkan dan diselesaikan tanpa memakan banyak waktu.

Kekurangan Demokrasi Parlementer:

1. Jabatan lembaga eksekutif (kabinet) bergantung pada dukungan parlemen.

Hal ini suatu waktu dapat berakibat buruk bagi kabinet karena bisa dijatuhkan oleh parlemen.

Baca Juga: Materi IPS Kelas 9 SMP: Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno

2. Periode pemerintahan eksekutif enggak selalu berjalan sesuai suara dari parlemen.

3. Waktu pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum) enggak pasti dan selalu berubah-ubah.

4. Eksekutif berpotensi mengendalikan parlemen.

5. Parlemen dijadikan wadah kaderisasi para calon eksekutif.

Artinya, parlemen dimanfaatkan untuk mengisi jabatan eksekutif.

Nah, itu dia, Kids, pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem Demokrasi Parlementer yang perlu kamu ketahui.

Semoga bermanfaat!

-----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

You're Reading a Free Preview
Page 3 is not shown in this preview.

Ciri-Ciri Demokrasi Liberal – Demokrasi liberal adalah sistem politik yang digunakan oleh sebagian besar negara Eropa modern. Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini, perlu kamu tahu bahwa negara Indonesia juga pernah memakai sistem politik demokrasi liberal.

Berdasarkan catatan sejarah, negara Indonesia ternyata pernah dipimpin bukan oleh seorang presiden seperti sekarang. Dalam suatu negara, seringkali kita mengenal istilah kepala pemerintahan dan kepala negara. Namun, tentu kamu juga pernah mendengar istilah Perdana Menteri kan?

Pada masa awal kemerdekaan sampai memasuki demokrasi terpimpin atau lebih tepatnya tahun 1950 hingga 1959, negara Indonesia menganut sebuah sistem pemerintahan yang dikenal dengan nama demokrasi liberal.

Nah, dalam artikel kali ini akan disajikan pembahasan tentang demokrasi liberal, mulai dari ciri-ciri demokrasi liberal, pengertian, kelebihan kekurangan serta kabinetnya. Yuk simak selengkapnya!

Bedanya Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara

Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang ciri-ciri demokrasi liberal. Perlu kita tahu bahwa istilah untuk kepala pemerintahan maupun kepala negara di negara Indonesia sekarang ini dijabat oleh seorang Presiden.

Kepala negara pada dasarnya merupakan sosok yang menjadi wakil dari sebuah negara untuk kepentingan di tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, seorang kepala negara juga memiliki peran yang sangat penting karena menjadi representasi dari sebuah negara yang dipimpin.

Namun, di berbagai negara lainnya, posisi kepala negara tidak hanya dijabat oleh seorang presiden. Misalnya saja di beberapa negara yang menganut sistem monarki atau kerajaan (Arab Saudi, Inggris), kepala negara akan diduduki oleh seorang raja.

Berbeda dengan kepala negara, kepala pemerintahan merupakan sebuah jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin jalannya pemerintahan suatu negara. Dalam sebuah negara yang menganut sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang yang disebut perdana menteri.

Di Indonesia sendiri, kepala pemerintahan pada masa demokrasi liberal dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, sebagai bagian pembelajaran sejarah pendidikan kewarganegaraan tentu penting bagi generasi muda untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lampau.

kompas.com

Demokrasi liberal pada dasarnya memiliki arti sebagai demokrasi yang berangkat dari hak-hak individu. Hal ini berarti setiap warga negara atau individu menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini. Pihak yang berkuasa memiliki hak yang sama tanpa memandang asal suku atau agama yang dianut.

Sementara itu, pengertian lain mengatakan bahwa demokrasi liberal merupakan sebuah sistem politik yang melindungi hak individu dari kekuasaan pemerintah dengan cara konstitusional. Hal ini menjadikan keputusan mayoritas menjadi penentu penetapan kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan.

Menurut Robert Dahl, demokrasi liberal memiliki dua konsep penting yang perlu diketahui. Kedua konsep tersebut diantaranya yaitu kontestasi dan partisipasi. Kontestasi sendiri memiliki arti sebuah perdebatan atau penyanggahan dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers.

Kebebasan Pers Sebagai Hasil dari Demokrasi Liberal

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kebebasan dalam demokrasi liberal telah menghasilkan banyak partai terbentuk. Kebebasan ini juga menjadi kesempatan untuk setiap partai mengakomodasi aspirasi yang seringkali berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya. Adanya perbedaan pandangan politik yang terakomodasi ini merupakan salah satu pemicu timbulnya kontestasi.

Pada saat negara Indonesia menganut demokrasi liberal, budaya kontestasi terlihat sangat kuat. Hal ini sangat terlihat pada saat terjadi perubahan kabinet yang cukup dinamis. Dalam kurun waktu 9 tahun demokrasi liberal, telah ada 7 kabinet yang pernah berkuasa.

Robert Dahl sendiri memahami konsep partisipasi dapat terwujud melalui adanya pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri harus diselenggarakan secara adil dan merata sehingga dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara. Tercatat ada sekitar 172 partai yang bertanding dalam pemilu tahun 1955.

Ciri-Ciri Demokrasi Liberal

Setelah mengetahui pengertian dan sejarah dari demokrasi liberal, maka pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi liberal. Berikut ini adalah ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal, di antaranya yaitu:

1. Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat

Sistem demokrasi liberal memberikan kebebasan kepada semua individu agar dapat berpartisipasi dalam politik tanpa membeda-bedakan ras, agama, maupun suku asalnya. Muncul berbagai golongan atau kelompok masyarakat yang ikut serta menjadi gambaran dari beragamnya partai yang bertanding dalam pemilu 1955 (pemilu pertama Indonesia).

Pada pemilihan umum pertama yang pernah dilakukan Indonesia ini diikuti oleh beragam peserta. Bahkan tidak hanya partai yang ikut, ada yang menjadi peserta pemilu sebagai individu. Pemilu 1995 ini sendiri diikuti oleh partai-partai, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Murba, Angkatan Comunis Muda (Acoma), hingga R. Soedjono Prawirosoedarso.

2. Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia

Ciri demokrasi liberal berikutnya yakni pemungutan suara dalam pemilu yang dilakukan dalam periode tertentu secara rahasia. Dalam demokrasi liberal, pengambilan suara menjadi sesuatu yang sangat penting dikarenakan pemilu adalah jalan yang harus ditempuh para peserta politik untuk memenangkan jatah kursi pemerintahan.

3. Terfasilitasinya kebebasan individu

Salah satu nilai yang harus ada dalam liberalisme yaitu kebebasan individu. Maka dari itu, sistem liberal tidak dapat disematkan apabila kebebasan individu dihilangkan. Salah satu cara yang biasa digunakan untuk mengimplementasikan kebebasan individu yakni dengan menyalurkan pemikiran melalui afiliasi dengan politik tertentu.

Dalam pelaksanaan demokrasi liberal memungkinkan adanya partai politik dengan jumlah yang besar. Sejarah Indonesia sendiri pun pernah mencatat ada beberapa partai yang berasaskan agama Islam, di antaranya yaitu Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia. Ada 4 partai untuk masyarakat muslim tentu menjadi bukti bahwa salah satu nilai yang harus ada dalam demokrasi liberal adalah kebebasan individu harus dapat terfasilitasi.

Pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri di sini merupakan perwakilan dari partai peraih suara mayoritas atau bisa dikatakan partai pemenang pemilu. Sedangkan, ketika masuk pada masa demokrasi liberal banyak terjadi perubahan kebijakan.

Beberapa perubahan kebijakan yang terjadi pada dasarnya dapat dimaklumi. Hal ini dapat dilihat dari pergantian kabinet pada era tersebut yang cukup sering terjadi. Dalam kurun waktu 9 tahun demokrasi liberal berjalan telah terjadi 7 pergantian kabinet.

5. Kekuasaan pemerintah yang terbatas

Salah satu ciri demokrasi liberal yang paling dapat terlihat adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas. Alasan kekuasaan pemerintah dibatasi salah satunya yaitu sebagai upaya agar tidak terjadi pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Hal ini menjadi penting dalam demokrasi liberal guna mekanisme check and balance tetap berlaku dalam sebuah pemerintahan yang berkuasa.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal

Dari sekian sistem pemerintahan yang ada, perlu diakui bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Setiap sistem memiliki kelebihannya masing-masing, begitupun kekurangan dari sistem pemerintahan yang dianut. Hal ini berlaku bagi sistem pemerintahan demokrasi liberal yang banyak dianut oleh berbagai negara. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi liberal yang perlu kamu ketahui, antara lain yaitu:

1. Kelebihan Demokrasi Liberal

• Demokrasi liberal mengakomodasi berbagai perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput, misalnya semua warga negara dapat membentuk partainya sendiri-sendiri.
• Kekuasaan pemerintah demokrasi liberal memiliki keterbatasan sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

2. Kekurangan Demokrasi Liberal

• Iklim perpolitikan demokrasi liberal menjadi tidak selalu baik pada saat ada terlalu banyak partai.
• Sesuai dengan apa yang terjadi pada saat negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal, partai politik lebih fokus untuk mempertahankan kekuasaan dibandingkan memikirkan sebuah kebijakan yang berdampak baik terhadap bangsa dan negara. Sebuah negara harus selalu menjaga stabilitasnya. Namun, banyak partai politik menjadi sering terjadi perbedaan ideologi yang muncul sehingga menghambat dalam pembuatan kebijakan, seperti undang-undang dan lain sebagainya.

Kabinet yang Memerintah Pada Masa Demokrasi Liberal

porosilmu.com

Setelah mempelajari tentang pengertian hingga ciri-ciri demokrasi liberal, berikut ini akan dilanjutkan pembahasan tentang kabinet yang memerintah selama masa demokrasi liberal.

Perlu diketahui bahwa pada saat memasuki era pasca reformasi 1998, Indonesia telah dipimpin oleh beberapa kabinet, sebut saja Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. Penggunaan nama kabinet pasca reformasi berbeda dengan pada masa demokrasi liberal. Beberapa kabinet yang memerintah Indonesia selama demokrasi liberal menggunakan nama Perdana Menteri sebagai nama kabinetnya.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

buddyku.com

Kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal adalah kabinet Natsir. Kabinet yang berkuasa kurang dari satu tahun harus mengakhiri masa baktinya setelah mendapatkan mosi tidak percaya.

Selama kepemimpinan kabinetnya, Natsir yang berasal dari Partai Masyumi membuat satu kebijakan yang paling dikenal dalam sejarah, yakni Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Tidak hanya sampai di situ, Natsir juga mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi yang dinamai dengan Program Benteng. Program Benteng ini sendiri ditujukan bagi para pengusaha lokal agar dapat semakin maju.

Selain itu, kabinet Natsir menjadi pihak yang pertama kali mengusahakan terselenggaranya pemilihan umum. Meskipun pada akhirnya masa kepemimpinannya harus berakhir lebih dulu sebelum pemilu dapat terlaksana.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952)

quizizz.com

Dalam sejarah demokrasi liberal di Indonesia, partai Masyumi tercatat tiga kali menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kabinet yang berkuasa hampir satu tahun penuh ini merupakan kabinet kedua yang berhasil memimpin Indonesia pada era demokrasi liberal.

Setiap kabinet memiliki fokusnya masing-masing dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam kabinet Sukiman lahir beberapa kebijakan seperti, standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Setelah dua kali secara berturut-turut partai Masyumi berkuasa, Kabinet Wilopo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia pada akhirnya berhasil unggul sehingga berhak menduduki kursi tertinggi parlemen.

Kabinet yang berkuasa lebih lama dua bulan dibandingkan Kabinet Sukiman ini mengeluarkan kebijakan yang sama seperti kabinet sebelumnya, yakni upaya mempersiapkan pemilihan umum pertama bagi Indonesia. Hanya saja, nasibnya pun tidak berbeda dengan kabinet pendahulunya yang gagal melaksanakan pemilu dikarenakan harus berakhir lebih dulu melalui mosi tidak percaya.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Setelah kegagalan Kabinet Wilopo, Partai Nasional Indonesia kembali berhasil memimpin kabinet dengan nama baru yakni Kabinet Ali Sastroamidjojo. Pada masa kepemimpinan Ali Sastroamidjojo ini Indonesia sukses menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang berlokasi di Bandung.

Tidak berhenti di situ, kabinet Ali Sastroamidjojo juga mencetuskan kebijakan yang dikenal dengan Sistem Ekonomi Ali Baba. Program yang berfokus pada perekonomian ini memiliki tujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui penyelenggaraan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet yang berasal dari Masyumi ini merupakan satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fraksi partai yang ada.

Salah satu pencapaian apik yang pernah dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap adalah berhasil menyelenggarakan pemilu dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada pemenang pemilu. Dalam Pemilu 1955 pertama di Indonesia ini berhasil dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Sebagai partai yang memenangkan pemilu 1955, Partai Nasional Indonesia berhak untuk membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahannya. Ali Sastroamidjojo kembali menjadi wakil PNI sebagai Perdana Menteri. Dalam masa kepemimpinan yang kedua ini, Ali Sastro melakukan sesuatu yang bisa dikatakan berani. Kabinet Ali Sastro memutuskan untuk membatalkan isi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai bentuk protes terhadap Belanda.

Meskipun terpilih melalui mekanisme pemilihan umum, kabinet Ali Sastro yang kedua ini pada akhirnya harus mengakhiri masa baktinya seperti kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang berkuasa lebih dari setahun ini kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya.

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

sejarahindonesidahulu.blogspot.com

Kabinet Djuanda menjadi kabinet terakhir dalam masa demokrasi liberal. Djuanda sendiri menjabat dengan dasar mendapatkan mandat dari presiden Soekarno. Kabinet yang berkuasa paling lama selama demokrasi liberal ini memiliki beberapa prestasi yang sangat luar biasa, antara lain yaitu terbitnya Deklarasi Djuanda.

Deklarasi Djuanda sendiri dikeluarkan sebagai salah bentuk untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Akhir dari masa kepemimpinan kabinet Djuanda ini terjadi pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit tersebut juga yang menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia.

Penutup

Masa demokrasi liberal sudah lama berlalu, banyak tokoh yang mengisi masa tersebut telah lama mendahului kita. Sebagai generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet para pendahulu, tentu kita harus mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita.

Itulah beberapa pembahasan demokrasi liberal, seperti pengertian demokrasi liberal, ciri-ciri demokrasi liberal, kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Semoga semua pembahasan di atas bisa menambah wawasan sekaligus bermanfaat untuk Grameds.

Bagi Grameds yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang ciri-ciri demokrasi liberal dapat membaca buku-buku terkait dengan mengunjungi Gramedia.com. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Penulis: Humam

BACA JUGA:

• Custom log
• Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
• Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
• Tersedia dalam platform Android dan IOS
• Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
• Laporan statistik lengkap
• Aplikasi aman, praktis, dan efisien