Sistem pemerintahan yang demokrasi memungkinkan setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Dimana kebebasan politik yang dimiliki dapat disalurkan dalam sebuah organisasi politik dan menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, sehatnya politik juga tergantung dari infrastruktur politik yang dibangun oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya untuk memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, infrastruktur politik sering disebut sebagai mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi tujuan, serta kesamaan lainnya. Secara umum ada beberapa unsur infrastruktur politik di Indonesia, diantaranya: Partai politik Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional sehingga partai tersebut dapat melaksanakan program serta kebijakan yang telah dibuatnya. (Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi) Dalam negara demokrasi, fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana pengatur konflik, sarana partisipasi politik, dan sarana pembuatan kebijakan. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan tujuan sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan, berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Kelompok Penekanan Kelompok penekanan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan yang kegiataannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi. Contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Media Komunikasi Politik Media komunikasi politik merupakan salah satu instrument politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Secara sederhana komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Tokoh Politik Tokoh politik adalah orang yang karena perjuangan dan idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga sehala pendapat dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bermaksud memperoleh keuntungan. Organisasi ini, dalam terjemahan harfiahnya dikenal juga sebagai organisasi nonpemerintah.
TRIBUNNEWS.COM - Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan, dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Dalam menjalankan sistem politik suatu negara diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik itu sendiri merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Dalam modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X, dijelaskan struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik. Baca juga: Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR: Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Baca juga: 3 Hak DPR Terkait Fungsi Pengawasan: Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat Berikut pengertian dari supra-struktur dan infra-struktur politik. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Susunan kelembagaan ini berkaitan erat dengan lembaga-lembaga negara, dan juga hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Suprastruktur politik hadir dalam suatu negara guna berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan mengawasi kebijakan. 1.kalimat menggunakan kata baku dengan besar yaitu ... a Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 b memiliki rasa mangga sebagai bangsa d … tolong untuk di jawab ya mohon bantuannya untuk di jawab Adapun tugasnya adalah carilah berita terbaru tentang aktivitas hacker Bjorka yang mengklaim telah mampu meretas sistem keamanan data nasional negara … buatlah naskah pidato tentang demokrasi buatlah naskah pidato tentang demokrasi Seseorang melakukan perbuatan pencurian dengan dikenakan pasal 362 KUHP dan ancaman hukuman 5 tahun penjara, kemudian terhadap pelaku diterapkan statu … gagasan hubungan antar bangsa adalah gagasan tolong dijawab yaa!! 13. Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok … |