Download video panduan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan serentak 2022

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penetapan Jadwal Pemilu Serentak 2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/01/2022).

Agenda itu diikuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

“Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Doli menyatakan, tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

“Setelah setahun kita bahas ini, kita sudah berhasil menyepakati apa yang tentu ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah sepakat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. “Kami kira dari pemerintah sependapat tanggal 14 Februari,” ujar Tito.

Menurutnya, tanggal tersebut akan memberikan ruang terkait penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu dengan Pilkada Serentak 2024 yang pemungutan suaranya akan digelar pada bulan November.

“Ini akan memberikan ruang dengan adanya Pilkada Serentak (2024) yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November. Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya,” jelas Tito.

Pemerintah berharap, penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.

“Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain,” ujar Mendagri.

Berkaca dari suksesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, Mendagri mengimbau untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada 2024. Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat perlu dikelola.

“Kita ketahui memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi di mana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka. Maka satu keniscayaan, yang harus kita kelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik,” tandas Mendagri.

Sementara itu, Ketua KPU Ilham Saputra mengungkapkan Pemilu 2024 direncanakan pada 14 Februari. Menurutnya, tanggal tersebut akan jatuh di hari Rabu atau sama seperti hari penyelenggaraan pemilu selama ini.

“Jadi 14 Februari ini hari Rabu. Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR,” kata Ilham.

Sumber

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo memberikan pembekalan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak bagi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Desa se-Kabupaten Probolinggo, Senin (31/1/2022) hingga Jum’at (11/2/2022) mendatang.

Kegiatan ini diikuti oleh 250 orang Ketua Panlih Desa dan 1.847 orang Ketua KPPS yang tersebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Selain di Kantor Bupati Probolinggo, kegiatan ini juga akan berkeliling mendekati Panlih dan KPPS yang sulit geografisnya.

Senin (31/1/2022), pembekalan ini dilaksanakan di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo. Untuk sesi pertama, kegiatan diikuti oleh Ketua Panlih dan Ketua KPPS dari Kecamatan Kraksaan dan Dringu. Sementara sesi kedua diikuti oleh Ketua Panlih dan Ketua KPPS dari Kecamatan Pajarakan dan Gending.

Sebagai narasumber berasal dari DPMD Kabupaten Probolinggo terkait secara teknis mengenai tugas dan fungsi KPPS serta syarat suara sah dan tidak sah sesuai dengan lampiran yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Selain itu juga ada narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo yang memberikan pendampingan dalam hal administrasi berita acara dan lampiran-lampiran pada saat di TPS serta simulasi pemungutan suara dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh KPU. Sebab memang nantinya KPPS Pilkades serentak ini akan diproyeksikan sebagai anggota KPPS yang akan bertugas pada Pemilu tahun 2024 mendatang.

“Pembekalan ini kita berikan kepada KPPS sebagai pelaksana pemungutan suara dan penghitungan suara pada 17 Pebruari 2022. Setidaknya kegiatan Pilkades ini bagaimana komitmen, integritas dan profesionalitas dari teman-teman KPPS tanggal 17 Pebruari 2022. Makanya kita berikan pembekalan secara teknis hingga mendalam pada KPPS dengan simulasinya,” kata Kepala Bidang Penataan Desa pada DPMD Kabupaten Probolinggo Nur Rachmad Sholeh.

Menurut Nur Rachmad, secara garis besar para petugas KPPS ini sudah diberikan pemahaman tugas dan bagaimana mereka melaksanakan tugas oleh Panlih Desa pada saat mereka dibentuk.

“Jadi hari ini yang kita undang adalah Ketua Panlih Desa dan Ketua KPPS masing-masing desa. Harapannya agar mereka menularkan kepada anggota KPPS yang lain serta menguatkan siapa berbuat apa pada saat tanggal 17 Pebruari 2022 tersebut,” jelasnya.

Nur Rachmad menegaskan, tindak lanjut dari pembekalan ini agar nantinya bisa disampaikan kepada anggota yang lain supaya tetap berkomitmen dan menjaga kesehatan. Selain itu harus netral dan tidak memihak kepada salah satu calon, meskipun KPPS juga memiliki hak suara.

“Dari kegiatan ini harapannya Panlih Desa dan KPPS semakin mantap dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat tanggal 17 Pebruari 2022, semuanya sudah tahu harus melakukan apa. Setidaknya sudah ada gambaran dan semakin siap dalam menghadapi pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 Pebruari 2022 mendatang,” pungkasnya. (wan)