Beranda / Berita Show Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 22 September 2021  Persyaratan dan Pemenuhan Syarat (PPK dan PPS) dalam pembentukan badan AdHoc menjadi tema yang diangkat dalam rapat daring Program Knowledge Sharing Pembentukan Badan AdHoc Untuk Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024. Diselenggarakan pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 oleh KPU Provinsi Jawa Timur, rapat daring ini diisi oleh pemaparan dari Much. Amarodin, M.H.I Anggota KPU Kabupaten Tulungagung yang didapuk menjadi narasumber, Makmum, M.Ag Anggota KPU Kabupaten Gresik sebagai pembahas, dan Nanang Eko, P., S.E Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tulungagung sebagai moderator. Peserta dalam rapat daring program knowledge sharing ini adalah Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, dan Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Dalam pemaparan materi, Amarudin dan Makmum membahas tentang penjelasan dua periode, dimana dalam hal ini anggota PPK, PPS, dan KPPS telah menjabat dua kali periode berturut-turut dalam jabatan yang sama (sebagai PPK, PPS, dan KPPS) tanpa jeda. Ketentuan tentang periodeisasi ini membuat banyak KPU Kabupaten/Kota terkendala dalam hal jumlah pendaftar badan Adhoc sehingga harus memperpanjang waktu pendaftaran. Untuk mengatasi kendala ini, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan. Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang Rochani dalam closing statementnya mengingatkan KPU Kabupaten Kota agar lebih cermat dalam membaca peraturan yang ada. Acara yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB ini diakhiri pada pukul 12.00 wib (ADMIN) We’ve updated our privacy policy so that we are compliant with changing global privacy regulations and to provide you with insight into the limited ways in which we use your data. You can read the details below. By accepting, you agree to the updated privacy policy. Thank you! View updated privacy policy We've encountered a problem, please try again.
HightLight
Apa tugas PPS pada pelaksanaan Pilkada?Pasal 27 Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berwenang: a. membentuk KPPS; b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih: c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data ...
Apa fungsi dan tugas KPPS?KPPS memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang mengakomodasi pemilih dan peserta pemilu dalam menggunakan hak politiknya secara baik, dijamin undang-undang, dan menghasilkan pemilu yang dapat diterima oleh semua pihak.
KPU singkatan dari apa?Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berapa Lama perlengkapan pemungutan suara harus diterima oleh KPPS?(1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
|
Buku panduan pps dalam pilkada 2022
Copyright © 2024 membukakan Inc.
