Berapa lama pencairan dana jamsostek via transfer 2018

Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2013 mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang atau membayar upah minimal Rp 1 juta sebulan untuk mendaftarkan karyawan mereka sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Ada empat jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk peserta penerima upah yang dikelola BP Jamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Baca Juga : Bagaimana Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS TK Karyawan?

Menurut Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, kepesertaan program tersebut dilakukan secara bertahap mulai 1 Juli 2015 dan disesuaikan dengan skala usaha. Artinya, tidak semua karyawan wajib mengikuti seluruh program.

– Usaha mikro: JKK dan JKM– Usaha kecil: JKK, JKM, dan JHT

– Usaha menengah dan besar: JKK, JKM, JHT, dan JP

Berikut ini penjelasan keempat program jaminan sosial tersebut:

JKK adalah program perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dari dan ke tempat kerja, serta penyakit akibat lingkungan kerja, termasuk apabila menyebabkan cacat tetap atau kematian. Manfaat yang diperoleh peserta adalah pelayanan kesehatan tanpa batas plafon, santunan tunai, beasiswa anak, hingga rehabilitasi.

JKM merupakan program asuransi jiwa yang memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, yang bukan disebabkan kecelakaan kerja, saat yang bersangkutan masih berstatus karyawan (belum pensiun). Manfaat JKM adalah santunan tunai, biaya pemakaman, dan beasiswa anak.

JP adalah program pensiun bagi karyawan dengan manfaat berupa uang tunai bulanan yang diberikan sejak yang bersangkutan memasuki masa pensiun sampai dengan meninggal dunia. Jika peserta meninggal sebelum pensiun, uang pensiun bulanan akan diberikan kepada ahli waris.

JHT adalah program tabungan untuk masa tua karyawan ketika tidak lagi produktif.  Manfaat yang diberikan berupa saldo tabungan dari iuran ditambah hasil pengembangan. Karena berupa tabungan, JHT merupakan satu-satunya program BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya dapat dicairkan.

Pencairan JHT dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya, dengan aturan sebagai berikut:

Pencairan 10% atau 30%

Pasal 22 PP No 46 Tahun 2015 tentang JHT memperbolehkan peserta yang masih aktif untuk mengambil sebagian saldo JHT untuk:

1. Persiapan pensiun: maksimal 10% dari saldo, atau
2. Kepemilikan perumahan: maksimal 30% dari saldo

Syaratnya adalah peserta telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun, dan hanya dapat memilih salah satu skema pencairan serta hanya dilakukan sekali. Apabila peserta mencairkan 10% saldo, maka tidak dapat mencairkan 30% saldo.

Pencairan 100%

Pencairan seluruh saldo JHT dapat dilakukan apabila peserta:

a. Mencapai usia 56 tahun atau usia pensiunb. Meninggal duniac. Mengalami cacat total permanend. Pindah ke luar negeri selamanyae. Mengalami PHK

f. Berhenti bekerja atau mengundurkan diri (resign)

Dalam hal berhenti bekerja, peserta dapat mencairkan JHT paling cepat 1 bulan setelah tanggal berhenti dengan syarat yang bersangkutan belum atau tidak bekerja di perusahaan baru.

Untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, peserta perlu menyiapkan sejumlah dokumen sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

1. Dokumen untuk pencairan sebagian:

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan fotokopib. KTP atau paspor asli dan fotokopic. Kartu Keluarga asli dan fotokopid. Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaane. Buku rekening tabungan asli dan fotokopi, jika pembayaran melalui transferf. Dokumen perumahan dan fotokopi (khusus untuk pencairan 30% saldo untuk kepemilikan rumah)

g. NPWP asli dan fotokopi, jika pencairan lebih dari Rp 50 juta

2. Dokumen untuk pencairan seluruhnya:

a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan fotokopib. KTP dan Kartu Keluarga asli dan fotokopic. Buku tabungan asli dan fotokopi jika pembayaran melalui transferd. NPWP asli dan fotokopi, jika pencairan lebih dari Rp 50 jutae. Surat keterangan pensiun dari perusahaan (hanya untuk peserta yang pensiun)

f. Surat keterangan resign dari perusahaan (hanya untuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri)

j. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan dan surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang (hanya untuk peserta yang meninggal dunia sebelum pensiun)

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan cukup mudah. Peserta menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dan mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat. Setelah mengisi form pengajuan klaim, petugas BPJS akan memeriksa kelengkapan syarat peserta dan memberi tahu waktu pencairan saldo JHT, biasanya antara 7 hingga 14 hari kerja.

Cara lainnya adalah dengan menggunakan aplikasi BPJSTKU. Peserta mengisi form online dan mengunggah scan dokumen. Jika dokumen lengkap, peserta akan mendapatkan e-mail tentang tanggal kapan harus mendatangi kantor BPJS untuk menyerahkan semua dokumen asli. Cara ini lebih mudah, karena peserta tidak perlu mengantri panjang.

Untuk mendapatkan manfaat saldo BPJS, peserta harus aktif membayar iuran setiap bulan. Berapa besarnya?

Iuran JKK sesuai tingkat risiko pekerjaan, dari 0,24% dari upah (risiko sangat rendah) hingga 1,74% dari upah (risiko sangat tinggi). Semua iuran dibayar oleh pemberi kerja. Sedangkan iuran JKM adalah 0,30% dari upah sebulan, yang seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja.

Untuk JP, besarnya iuran 3% dari upah, yang mana 2% ditanggung perusahaan dan 1% dibayar karyawan. Sementara, iuran JHT adalah 5,7% dari upah, di mana pemberi kerja membayar 3,7% dan karyawan menanggung 2%.

Anda tak perlu repot menghitung iuran BPJS setiap bulan. Sistem payroll Gadjian dapat mengerjakan proses hitung BPJS secara otomatis, berapa tunjangan BPJS yang diberikan perusahaan dan berapa iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Hasilnya, komponen BPJS langsung masuk menjadi kalkulasi slip gaji online.

Baca Juga : Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline

Gadjian adalah software hitung gaji berbasis web yang membantu HR dan Finance dalam perhitungan payroll secara akurat. Otomatisasi memungkinkan sistem hitung menjadi cepat dan andal dalam mengkalkulasi seluruh komponen upah, dari mulai gaji, tunjangan, upah lembur, bonus, THR, BPJS, sampai PPh 21.

Aplikasi penggajian karyawan ini sangat cocok bagi Anda yang menginginkan efisiensi. Dengan biaya langganan yang terjangkau, Anda akan mendapat beragam fitur yang membantu Anda menyelesaikan pekerjaan personalia dan keuangan. Penggunaan Gadjian akan memangkas biaya administrasi pengelolaan SDM hingga Rp 20 juta setahun dibandingkan jika Anda menggunakan metode manual.

Ingin coba gratis Gadjian untuk perusahaan Anda? Silakan hubungi tim kami sekarang.

Jakarta -

Merespons gelombang PHK akibat pandemi COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyiapkan tiga kanal pencairan JHT, yakni layanan online, offline, dan kolektif. Tiga jalur tersebut dibuat untuk mempercepat proses pengambilan dana JHT.

Lantas, berapa lama JHT bisa diterima oleh peserta jaminan?

Direktur Utama BPJAMSOSTEKAgus Susanto menjelaskan, untuk mendapatkan JHT peserta terlebih dahulu harus melengkapi dokumen persyaratan. Dokumen yang dimaksud, yaitu KTP, Kk,Kartu Peserta BPJamsostek, paklaring, buku rekening aktif, dan NPWP untuk penerima JHT di atas Rp 50 juta.

Setelah itu, akan dilakukan verifikasi dokumen oleh customer service (CS) BPJAMSOSTEK. Bagi peserta yang datang ke kantor cabang, proses verifikasi akan dilakukan dengan metode one to many--CS dapat melayani 4-5 orang secara bersamaan--melalui perangkat komputer yang tersedia. Sementara itu, untuk antrian online, CSakan melakukan video call.

Agus menegaskan, pembayaran dikirimkan maksimal tujuh hari setelah peserta melengkapi data dan melalui verifikasi.

"Namun dalam praktiknya ini (pembayaran JHT) kita akan lakukan sekitar 24 jam dari dokumen itu lengkap," ujar Agus yang ditemui saat kunjungan ke Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Tangerang Cikokol, Jumat (12/5/2020).

Dari tiga kanal yang tersedia, Agus mengimbau peserta dapat menggunakan layanan antrian online atau kolektif. Sebab, kanal tersebut dianggap lebih aman karena peserta tidak perlu bepergian keluar rumah untuk pengambilan JHT.

Namun, bagi peserta yang kesulitan untuk klaim secara online, Agus menegaskan layanan di kantor cabang sudah dirancang sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Dengan metode one to many, CS BPJAMSOSTEK dan peserta tidak bertatap muka melainkan berkomunikasi via video call dari komputer.

"Kalaupun tidak tertampung online dan kolektif datang ke kantor kami akan kami layani. Jadi yang kesulitan (klaim) secara online kami persilahkan datang ke (kantor) cabang BPJS Ketenagakerjaan," kata Agus.

(ega/ega)