Apa yang melatarbelakangi sebuah organisasi politik pada masa pergerakan nasional bersifat radikal?

KOMPAS.com - Masa radikal dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dapat ditandai dengan kemunculan banyaknya organisasi politik yang disebut dengan partai.

Partai-partai di Indonesia sendiri mulai dibentuk pada abad ke-20, seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partindo.

Karena ingin mencapai kemerdekaan Indonesia, partai-partai tersebut enggan untuk bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.

Lantas, mengapa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal?

Baca juga: Perbedaan Perjuangan Indonesia Sebelum dan Sesudah 1908

Pergerakan nasional bersifat keras

Pada abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah disebut memasuki masa radikal, karena pergerakan nasional yang dilakukan lebih bersifat radikal atau keras dalam melawan pemerintah Belanda.

Mereka juga menggunakan asas nonkooperatif atau tidak mau bekerja sama. Masa radikal ditandai dengan banyaknya organisasi yang mulai terbentuk, seperti PKI, PNI, dan Partindo.

Ciri khas atau tujuan dari organisasi-organisasi tersebut adalah berusaha untuk menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan menolak untuk bekerja sama dengan Belanda.

Para pejuang pada masa radikal melawan pemerintah Belanda, menanggapi langsung setiap hal yang dianggap akan mengganggu status quo, dan melemparkan kritik tajam kepada Belanda.

Salah satu contohnya, kritik pernah disampaikan oleh Perhimpunan Indonesia (PI) kepada Belanda lewat surat kabar yang bertajuk "Hindia Poetra". 

Baca juga: Peristiwa yang Menandai Kebangkitan Nasional

Dalam surat kabar tersebut, PI berusaha memperkenalkan nama Indonesia sembari melontarkan kritik-kritik lain kepada Belanda.

PI pun tercatat menjadi organisasi pertama yang memiliki pandangan yang lebih maju.

Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh PI bahkan sampai menarik perhatian internasional.

Salah satu aksi politik yang pernah dilakukan PI adalah mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang diterbitkan lewat majalah Hindia Poetra pada 1923.

Kemudian, pada 1925, PI juga mengeluarkan Manifesto Politik, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Perhimpunan Indonesia: Organisasi Pertama yang Pakai Istilah Indonesia

Selama masa radikal berlangsung, pemerintah Belanda kerap merasa terancam dan kewalahan dengan berbagai gerakan yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia.

Bahkan, Belanda sampai melarang para pelajar Indonesia yang baru saja tiba untuk bergabung bersama Perhimpunan Indonesia.

Selama Perhimpunan Indonesia berdiri, organisasi ini sudah memberikan dampak yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berkat Perhimpunan Indonesia, lahir berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya, seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan Jong Indonesia (Pemuda Indonesia).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

a. Masa Radikal


Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang menempuh sikap radikal, diwujudkan dalam gerakan nonkooperatif. Selain itu, tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.


Faktor-faktor penyebab pergerakan nasional bersifat radikal, antara lain:


1) Timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1921 dan krisis perusahaan gula sejak tahun 1918 setelah perang dunia I.

2) Pergantian kepala pemerintahan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal Fock yang bersifat reaksioner.


Organisasi pergerakan nasional Indonesia pada masa radikal, antara lain dilakukan oleh Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Indonesia (Partindo), PNI Baru, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), dan Partai Sarikat Islam.


b. Masa Moderat


Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang bersifat moderat berdasarkan taktik kooperatif, berpendirian bahwa kemerdekaan ekonomi harus dicapai terlebih dahulu. Di bidang politik organisasi pergerakan ini sementara waktu dapat bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda atau bersifat kooperatif. Artinya dalam menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda organisasi pergerakan yang berhaluan kooperatif harus bersikap agak lunak (moderat).

Faktor-faktor penyebab pergerakan nasional bersifat moderat, antara lain:

1)   Terjadinya krisis ekonomi dunia (Malaise) tahun 1929.

2)   Adanya pembatasan kegiatan berserikat, berkumpul pada organisasi pergerakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

3)   Tokoh pergerakan nasional Indonesia banyak yang ditangkap dan diasingkan.


Organisasi pergerakan nasional Indonesia pada masa moderat, antara lain Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Golongan kooperatif ingin mencoba memanfaatkan volksraad untuk kepentingan rakyat. Beberapa partai dan organisasi nasional mempunyai wakil dalam volksraad. Untuk memperkuat kedudukannya dalam volksraad, pada tanggal 27 Januari 1930, Mohammad Husni Thamrin membentuk Fraksi Nasional. Tujuannya ialah menuntut kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengadakan perubahan tata negara (politik) dan penghapusan diskriminasi di berbagai bidang.

Latar belakang munculnya sikap radikal organisasi pergerakan nasional lndonesia adalah Revolusi Rusia hingga penggunaan kata "Indonesia" yang menjadi identitas kebangsaan.

Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut:

Masa perjuangan radikal merupakan periode ketika organisasi pergerakan nasional semakin berani menunjukkan tujuannya, mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi pergerakan juga menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda karena bagi mereka hal itu akan sia-sia saja. Latar belakang munculnya gerakan radikal di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Tumbangnya Tsar Nicholas II dalam Revolusi Rusia 1917. Hal ini memunculkan anggapan bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai lewat revolusi.
  2. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia I. Salah satunya berisi tentang hak untuk menentukan nasib sendiri.
  3. Tidak terwujudnya Janji November (November Belofte) yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum.
  4. Adanya perubahan dalam peraturan Regering Reglement Pasal 11 pada 1 September 1919. Revisi peraturan tersebut memberi kesempatan untuk hak berserikat dan berkumpul yang menyangkut kehidupan politik, dengan batasan tertentu.
  5. Penggunaan kata "Indonesia" yang menjadi identitas kebangsaan. Kata Indonesia pertama kali digunakan oleh organisasi lndonesiche Vereeniging.