3 tuliskan kebaikan dan keburukan sistem pemerintahan yang dilaksanakan kedua cabinet tersebut

Demokrasi Parlementer atau biasa disebut Demokrasi Liberal berlangsung dari tahun 1950-1959. Pada era itu, terdapat 7 kabinet yang memegang jalannya pemerintahan. Kabinet-kabinet tersebut yakni, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanudin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan yang terakhir Kabinet Djuanda. Setiap kabinet memiliki program unggulan serta kekurangannya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan. kelebihan dan kelemahan tersebut antara lain:

Table of Contents Show

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer
Pelajari Lebih Lanjut :
Detail Jawaban
Video yang berhubungan

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951).

Kelebihan: kabinet ini bermaksud menyusun kekuatan nasional dengan melibatkan banyak partai dan mendapat dukungan parlemen. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dengan program kerja antara lain:

a. Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.

b. Melakukan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan.

c. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

e. Menyelesaikan masalah Irian Barat

Hasil yang dicapai: berhasil menyelenggarakan perundingan antara Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat.

Kegagalan:

- Gagal memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke wilayah Indonesia.

- Terjadi Gerakan DI/TII, Andi Aziz, APRA, dan RMS.

Kelemahan: upaya membentuk kekuatan nasional gagal karena kesulitan menempatkan tokoh PNI. PNI dan Murba kemudian menjadi oposisi kabinet Natsir. Kabinet ini akhirnya jatuh karena mosi yang diajukan oleh Hadikusumo uang menuntut Pemerintah mencabut PP No 39 Tahun 1950 tentang pemilihan lembaga perwakilan daerah.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Kelebihan: kabinet ini berhasil merangkul PNI dalam kabinet. kabinet ini kemudian didukung oleh 2 partai besar yaitu PNI dan Masyumi dengan program kerja antara lain:

a. Menjamin keamanan dan ketenteraman.

b. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani.

c. Mempercepat persiapan pemilihan umum.

d. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Hasil yang dicapai:

Melanjutkan program kerja Natsir dengan memprioritaskan jaminan keamanan dan ketenteraman.

Kelemahan: kabinet ini akhirnya jatuh karena;

a. Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq (PNI) menginstruksikan untuk menonaktifkan DPR-DPRD yang terbentuk berdasarkan PP No 39/ 1950. Iskaq kemudian mengangkat orang PNI sebagai Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi.

b. Muh. Yamin membebaskan 950 orsng tahanan SOB tanpa persetujuan PM Sukiman.

c. Mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI) karena penandatanganan Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Dubes AS, Merle Cochran yang menyatakan Indonesia bersedia menerima bantuan AS berdasarkan syarat dari MSA.

3. Wilopo (3 april 1952-3 Juni 1953)

Kelebihan:

a. Berhasil melibatkan PSI dan PSII.

b. Memiliki program kerja yaitu:

- Program Dalam Negeri: mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu I, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamamanan.

- Program Luar Negeri: Menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat,serta menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.

Kelemahan:

a. Peristiwa 17 Oktober 1952 menjadikan Kabinet Wilopo terancam kedudukannya karena peristiwa ini merupakan konflik sipil dan militer yang berakhir dengan pencopotan A. H Nasution dari jabatan KSAD.

b. Peristiwa Tanjung Marowa yang merupakan upaya pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeninging (DPV) yang sebelumnnya dikelola penduduk, diminta untuk dikembalikan kepada DPV

4. Ali Sastro Amidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi dari partai PNI dan NU dengan program kerja antara lain:

- Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu.

- Pembebasan Irian Barat secepatnya.

- Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB

- Penyelesaian pertikaian politik

Kelebihan: berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Kelemahan:

a. Konflik pimpinan TNI-AD yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu calon pemimpin TNI AD ditolak oleh Korps Perwira.

b. Mosi tidak percaya terhadap menteri pertahanan yang akhirnya parlemen menarik Iwa Kusuma Sumatri dari jabatannya.

5. Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

Kabinet ini memiliki program-program yaitu:

- Mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

- Melaksanakan pemilu I

- Mengatasi masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi.

- Perjuangan pembebasan Irian Barat.

- Kerja sama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Kelebihan:

a. Berhasil menyelenggarakan Pemilu I

b. Berhasil menyelesaikan konflik TNI-AD yaitu Presiden akhirnya mengangkat kembali A. H Nasution sebagai KSAD.

Kelemahan: setelah Pemilu I hubungan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta semakin renggang.

6. Ali Sastro Amidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

Kelebihan:

Kabinet pertama yang memiliki program Rencana Lima tahun: Irian Barat, Otonomi Daerah, Perbaikan Nasib Buruh, Penyehatan Keuangan dan Pembentukan Ekonomi Keuangan.

Kelemahan:

- Gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan KMB.

- Munculnya sikap anti China di kalangan rakyat terhadap mereka yang menduduki posisi penting dalam perdagangan.

- munculnya sikap kritis dari daerah terhadap pusat sehingga muncul gerakan sparatis.

7. Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Kelebihan:

- Menggunakan sistem kabinet zaken, yaitu melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya.

- Kabinet ini dikenal dengan nama kabinet Panca Karya dengan programnya:

a. Membentuk Dewan yang bertugas menampung menyalurkan keinginan rakyat dan menjadi penasihat Presiden.

b. Noormalisasi keadaan

c. Melancarkan pembatalan KMB

d. Perjuangan Irian Barat

e. Mempergiat Pembangunan

- Mengajukan penetapan batas laut wilayah Indonesia yang sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil dari pulau terluar yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda.

Kelemahan:

- Upaya pengembalian Irian barat belum berhasil.

- Batas laut 12 mil dari pulau terluar baru dapat diterima oleh negara-negara di dunia setelah tahun 1982 melalui Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 di Montego Bay (Jamaika).

Dengan demikian, pada masa Demokrasi Parlementer banyak terdapat kelebihan serta kekurangan dari program kerja masing-masing kabinet.

Jakarta -

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang mana parlemen mempunyai peran penting dalam pemerintahan. Berdasarkan sistem pemerintahan ini, parlemen berwenang mengangkat perdana menteri atau bahkan menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya.

Sistem pemerintahan parlementer punya beberapa kelebihan dan kelemahan. Mengutip Ilmu Negara karya Mirza Nasution dan Eka N.A.M. Sihombing, secara umum dipahami bahwa kelebihan sistem presidensil adalah kelemahan sistem parlementer. Begitu pun sebaliknya, kekurangan sistem presidensil adalah kelebihan sistem parlementer.

Dijelaskan dalam buku Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan oleh Wira Atma Hajri yang bersumber dari Arsitektur Konstitusi Demokratik, Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi: Visi Bernegara tulisan Hendarmin Ranadireksa, ada beberapa kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan parlementer.

1. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal itu karena kekuasaan eksekutif dan legislatif ada pada satu partai atau koalisi partai.

2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang sifatnya jelas.

3. Pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet bersikap hati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

1. Kedudukan badan eksekutif (kabinet) sangat tergantung mayoritas dukungan parlemen. Oleh sebab itu, kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen sewaktu-waktu.

2. Kelangsungan kedudukan kabinet tidak dapat ditentukan berakhir sebagaimana masa jabatannya, sebab sewaktu-waktu kabinet bisa bubar.

3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini akan terjadi jika para anggota kabinet adalah anggota parlemen yang berasal dari partai mayoritas. Disebabkan pengaruhnya yang besar, baik di parlemen ataupun di partai, maka anggota kabinet bisa menguasai parlemen.

4. Parlemen jadi tempat kaderisasi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan sebagai bekal penting untuk mengisi jabatan menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Itulah kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Selamat belajar!

Simak Video "Kebuntuan Politik Terus Berlarut-larut di Irak"

[Gambas:Video 20detik]
(nah/pal)

Kelebihan sistem presidensial adalah adanya kestabilan lembaga negara dalam menjalankan kedudukannya, masa jabatan yang jelas, antara lembaga legislatif dan eksekutif tidak ada tumpang tindih kekuasaan, dsb.

Kekurangan sistem presidensial adalah rawan muncul kekuasaan secara absolut, peran rakyat yang lemah dalam kebijakan politik, kefleksibilitasannya kurang, dsb.

Berikut akan kakak sebutkan lebih banyak tentang kelebihan dan kekurangan Sistem Presidensial.

Pembahasan

Sistem presidensial merupakan sebuah sistem negara republik, dimana dalam kekuasaan eksekutifnya tidak menjadi satu dengan kekuasaan legislatifnya, selain itu dalam sistem presidensial pemimpin eksekutifnya dipilih melalui cara pemilihan umum.

Dalam pelaksanaanya, Sistem Presidensial tetap memiliki kekurangan dan kelebihan. Beberapa kelebihan dan kekurangan sistem presidensial antara lain :

KELEBIHAN SISTEM PRESIDENSIAL