Oleh: Pagi ini saya berdiskusi dengan seorang Kepala Sekolah muda yang kaya visi. Ada sebuah pernyataan dalam diskusi itu yang menggelitik, yakni pentingnya memberikan otoritas kepada sekolah. Bisa juga disebutkan: pentingnya menghargai dan mengembalikan otoritas sekolah. Pernyataan dan penegasan Kepsek di atas merujuk pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Mengapa MBS itu mungkin belum terlaksana secara mantap? Rupanya, sejumlah pihak belum melihat keuntungan MBS itu sehingga masih kurang gigih menerapkannya. Pengertian Secara sederhana bisa dikatakan bahwa MBS berarti desentralisasi pendidikan. Artinya, memindahkan pengambilan keputusan itu di level sekolah. Hal ini sangat penting diperhatikan karena keputusan itu harus selalu terkait konteks (dinamika lapangan), waktu (momen yang tepat), dan perhitungan langsung mengenai dampaknya, untung ruginya. Seorang pemimpin yang sangat jago dan berprestasi sekalipun, bisa mengambil keputusan keliru kalau tidak melihat hal-hal tersebut (koneks, waktu, dan dampak). Itulah sebabnya pemimpin itu harus laudekat dan terlibat. Otoritas yang dimaksud bisa saja merupakan otoritas Kepala Sekolah. Sangat penting menghargai otoritas Kepala Sekolah agar dia bisa berdaya dan memberdayakan unit kerjanya. Dengan itu dia bisa berkreasi dan mengambil tanggung jawab untuk setiap langkahnya. Jangan meminta tanggung jawab Kepsek kalau dia tidak diberi otoritas. Otoritas guru terkait dengan sejumlah hal yang diturunkan oleh Kepala Sekolah. Guru adalah manajer untuk bidangnya. Kepemimpinan guru yang lemah bisa berdampak sangat luas terhadap perkembangan peserta didik dan jalannya sekolah. Guru menjalankan otoritas yang diberikan Kepala Sekolah karena terkait dengan hal yang sama di atas, yakni konteks, momen yang pas, dan dampak langsung. Guru perlu menggunakan otoritasnya dengan maksimal. MBS juga berbicara mengenai otoritas masyarakat, yakni upaya sekolah untuk melibatkan anggota-anggota tertentu dari masyarakat agar terlibat aktif dalam pengambilan keputusan sekolah. Otoritas masyarakat terwujud dengan adanya Komite Sekolah, yakni sejumlah wakil masyarakat, entah itu orangtua, Dinas Pendidikan, alumni, tokoh masyarakat, atau ahli, didorong untuk menjadi bagian dari Komite Sekolah itu. Keseimbangan terutama antara sekolah (Kepsek dan Guru) serta masyarakat sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa MBS berjalan dengan lancar, ada check and balance serta dikerjakan dengan transparan dan semuanya demi kemajuan pendidikan dan demi anak didik. Keuntungan MBS memberi keuntungan dalam aspek: ekonomi, profesional, politis, administrasi yang efektif, keuntungan finansial, prestasi siswa, akuntabilitas, dan efektivitas Sekolah. Pertama, Keuntungan ekonomi diperoleh sekolah ketika memahami logika berikut: MBS mempercayai sekolah sebagai pengambil keputusan. Sekolah seharusnya menjadi pihak yang paling memahami situasi dan kondisi, kebutuhan, dan langkah taktis lembaganya, karena mereka memiliki data lengkap. Keputusan yang harus diambil terkati dengan pengembangan sekolah dan bagaimana siswa akan diarahkan. Mereka yang paling bisa mengambil keputusan yang paling mengena. Keputusan yang berbasis sekolah makin mampu melayani dan makin bisa menangkap aspirasi siswa dan guru. Keputusan itu seharusnya efektif dan efisien sehingga berbiaya murah dan memberi dampak signifikan. Itulah keuntungan ekonomi yang didapat. Kedua, aspek profesional. MBS memungkinkan keputusan diambil berdasarkan situasi dan kebutuhan sekolah. Itulah keputusan profesional. MBS yang melibatkan partisipasi guru menjadikan sebuah keputusan diambil secara integratif (menyangkut seluruh aspek termasuk kurikulum, pedagogi, proses, dan intake siswa). MBS yang melibatkan insan utama sekolah menjadikan mereka makin termotivasi dan makin memiliki komitmen. Betapa berartinya MBS yang mendorongnya peningkatan dalam pelaksanaan profesionalisme. Ketiga, aspek politis. MBS mengusung kepemimpinan yang partisipatif dan menjadikan situasi sekolah lebih stabil. MBS menjadikan sekolah makin mandiri dalam banyak aspek dan seharusnya tidak membebani atau menjadi beban bagi pemerintah atau lembaga tertentu. Kalau sekolah tidak stabil, biaya atau harga yang harus dibayar, atau taruhannya, terlalu besar. Keempat, keuntungan efisiensi. MBS mendorong pengaturan sumber daya yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Sekolah paling mengetahui keadaan, kebutuhan, dan langkah taktis yang harus diambil, termasuk terkait dengan SDM. Kelima, aspek keuangan. MBS bisa menjadi kesempatan dan peluang bagi sekolah untuk bisa memperoleh dukungan dana lokal. MBS yang melibatkan orangtua dan insan sekitar sekolah menjadi kesempatan untuk mendorong komitmen bagi mereka untuk ambil bagian dalam macam-macam kegiatan pengembangan. MBS yang baik terbukti mendorong makin banyak donasi baik uang, tenaga, maupun resources lain. Keenam, prestasi siswa. MBS yang melibatkan guru dan orangtua dalam pengambilan keputusan, bisa menciptakan iklim kerja yang mendorong prestasi siswa. Guru dan siswa akan makin termotivasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar karena memiliki otoritas dalam melangkah dan kesempatan berkreasi. Ketujuh, akuntabilitas. Melibatkan guru, orangtua dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan pelaporan dapat mendorong support mereka untuk makin termotivasi dalam melakukan perbaikan sekolah. Orang-orang tersebut makin termotivasi karena merasakan bahwa suara mereka didengarkan. Langkah itu bisa menciptakan efisiensi biaya dan menurunkan beban biaya. Kedelapan, MBS menjadikan sekolah makin efektif. Sekolah menjadi makin efektif karena empat hal: (a) Kepemimpina makin kuat. MBS mendorong pemimpin sekolah dipilih menggunakan kriteria transparan. Rencana perbaikan sekolah dikembangkan sesuai konteks lokal. Resources sungguh digunakan untuk sekolah. (b) guru makin kompeten dan berkarakter. Sekolah punya otoritas untuk membuat perubahan kurikulum dan metodenya. Guru bertanggung jawab penuh dalam rencana pengembangan sekolah. Guru dievaluasi oleh pimpinan sekolah setempat. Sekolah punya otoritas untuk menentukan training apa yang dibutuhkan guru. Hal-hal itulah yang memperkuat guru. (c) Fokus dalam pembelajaran makin meningkat. Fokus sekolah makin baik karena sesuai konteks dan kebutuhan. Informasi terkait proses dan pembelajaran bisa makin transparan. (d) Tanggung jawab akan hasil lebih baik. MBS mendorong sekolah memikirkan pentingnya hasil dan tidak berhenti pada proses. Sekolah semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sekolah memperhatikan aspek-aspek di atas agar MBS yang begitu menguntungkan pengembangan dan prestasi sekolah tidak ragu untuk dilaksanakan dengan maksimal.
MAKALAH MANAJEMEN BERBASIS peningkatan efisiensi masyarakat. B. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu : 1. Apa pengertian kebijakan dari Manajemen Berbasis Sekolah? 2. Bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang pendidikan? 3. Apa dampak dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaannya? C. TUJUAN 1. Untuk lebih mengetahui tentang konsep dari Manajemen Berbasis Sekolah 2. Untuk lebih mengenal seperti apa penerapan dari Manajemen Berbasis Sekolah 3. Untuk memahami dampak apa saja dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah\ BAB II PEMBAHASAN A. KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) Dalam sejarahnya, konsep manajemen berbasis sekolah muncul pertama kali di Amerika Serikat. Saat itu, banyak masyarakat yang memprotes tentang penyelenggaraan pendidikan yang ada pada saat itu. Karena sistem pendidikannya dianggap kurang sesuai dengan harapan peserta didik untuk mudah saat terjun ke dunia usaha. Selain itu, sistem pendidikan yang ada juga dianggap kurang memberikan hasil yang maksimal terkait kemampuan untuk bersaing di dunia usaha secara kompetitif. Akibatnya muncullah konsep manajemen berbasis sekolah yang merupakan wujud dari reformasi pendidikan yang ada saat itu dengan melakukan pemberdayaan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. (Sagala, 2004 dalam Laili, 2011) Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1; “Manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”. (dalam Laili, 2011) Jadi, manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen dimana pemerintah memberikan otonomi atau tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk dapat merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat sekitar secara mandiri dan terbuka. Tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah : (Satory (2001:5), dalam Laili, 2011) 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan dan mengelola potensi serta sumber daya yang ada. 2. Meningkatkan partisipasi warga di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. 3. Meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah kepada murid, pemerintah, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar tentang kualitas sekolah. 4. Meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Dalam prinsipnya, MBS ini akan mendapatkan kewenangan dalam mengatur pengayaan kurikulum dalam berbagai bentuk. Misalnya, dalam mata pelajaran menambahkan subpokok materi yang dianggap perlu serta memberikan perhatian yang lebih terhadap pengembangan minat dan bakat peserta didik. Karakteristik MBS : (Sagala (2010: 161), dalam Laili, 2011) 1. Menghasilkan output, yaitu prestasi pendidikan serta manajemen sekolah yang efektif dan efisien. 2. Proses belajar mengajarnya berkualitas dan efektif. 3. Kepala sekolah berperan penting dalam menggerakkan, mengoordinasikan dan menyelaraskan seluruh sumber daya pendidikan yang tersedia. 4. Lingkungan belajar yang nyaman, tertib dan aman sehingga manajemen sekolah lebih efektif. 5.Melakukan analisa kebutuhan sumber daya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan hingga evaluasi kerja serta mengatur imbalan jasa agar tenaga kependidikan dan pendidik mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 6. Keterbukaan pihak sekolah kepada publik dalam menunjukkan hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan. 7. Pengelolaan anggaran secara terbuka dan administrative sesuai dengan kebutuhan riil sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. MBS merupakan kebijakan yang menyerahkan kewenangan kepada pihak sekolah dalam mengambil keputusan, tanggung jawab dan akuntabilitas atas resiko dari keputusan yang diambil. Seluruh pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah haruslah mementingkan manfaat terhadap prestasi belajar. MBS bermakna desentralisasi yang ditujukan kepada pihak sekolah terkait dengan penyelenggaraan kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait dengan kebijakan, tujuan, standar, kurikulum dan akuntabilitas. Pemerintah menginginkan terjadi perubahan signifikan di dalam sekolah yang dapat mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi meningkat di segala situasi atau transformasi sekolah. B. IMPLEMENTASI MBS DALAM BIDANG PENDIDIKAN Dalam penerapan MBS ini perlu diadakan pelatihan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai dinamika dalam kelompok, bagaimana cara dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi antar pribadi, teknik presentasi, dan penanganan konflik. Empat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBS yaitu Kekuasaan yang dimiliiki sekolah. Besarnya kekuasaan sekolah tergantung bagaimana MPS dapat mengimplementasikan pemberian kekuasaan secara utuh seperti dituntut MBS tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, tetapi memerlukan proses transsisi dari manajemen terpusat. Pengetahuan dan ketrampilan sekolah, warga sekolah perlu memiliki pengetahuan untuk meningkatkan prestasi, memahami dan melaksanakan berbagai teknik, untuk itu sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia Sistem informasi, informasi yang jelas untuk monitoring, evaluasi dan akuntabilitas sekolah, informasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain berkaitan dengan kemampuan guru, peserta didik serta visi dan misi sekolah. Sistem penghargaan., sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan bagi warganya yang berprestasi, untuk mendorong karirnya. Oleh karena itu, sistem penghargaan yang dikembangkan harus besifat proporsional, adil dan transparan. Syarat dalam penerapan MBS sebagai berikut : 1. MBS perlu mendapatkan dukungan dari staf sekolah. 2. MBS perlu diterapkan secara bertahap agar kemungkinan berhasil lebih baik. 3. Diperlukan waktu kurang lebih 5 tahun untuk dapat menerapkan MBS secara berhasil. 4. Kantor dinas beserta staf sekolah perlu pelatihan penerapan MBS serta harus menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru. 5. Perlu disediakan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu untuk saling bertemu dengan antar staf secara teratur. 6. Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan wewenangnya kepada kepala sekolah kemudian selanjutnya membagikan wewenang ini kepada guru dan orang tua atau wali murid. Sedangkan menurut JC Tukiman Taruna (dalam Laili, 2011), implementasi MBS secara ideal mensyaratkan sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu manajemen sekolah yang dapat dibuktika melalui keuangan, transparansi, tanggung-gugat (akuntabilitas) dan perencanaan partisipatif. 2. Peningkatan pembelajaran yang dilakukan melalui PAKEM (Pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan). 3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui intensitas kepedulian masyarakat terhadap sekolah. Ilustrasi Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas di dalam Good Goverence MBS. Partisipasi adalah kemampuan warga langsung dan tidak langsung untuk mengerti dan bersuara atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan (politis). Partisipasi mulai dari tingkat rendah (a) berbagi informasi, (b) konsultasi, lalu ketingkat yg lebih tinggi, (c) kolaborasi berbagai peran dalam pengambilan keputusan dan sumberdaya, dan (d) pemberdayaan memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan dan sumberdaya. Transparansi adalah kemampuan rakyat/warga untuk (a) memperoleh dan mengerti informasi tentang pelayanan SD/MI, proses penyusunan anggaran dan penetapan keputusan biaya; dan (b) memantau atau mengidentifikasikan secara tepat siapa sebenarnya pembuat keputusan serta apa peran mereka dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas berarti kewajiban pembuat keputusan untuk (a) tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka; dan (b) kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka. Contoh dari MBS sendiri yaitu adanya beberapa bantuan yang diberikan oleh lembaga bantuan Australia (AusAID), sehingga pada tahun 2004 program tersebut telah berkembang ke 40 kabupaten di 9 propinsi dengan 1479 SD/MI. Replikasi program juga telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Depdiknas) di 30 propinsi di Indonesia di bawah lambang “MBS”. Juga, USAID – lembaga bantuan dari pemerintah Amerika Serikat juga telah mengembangkan program MBS sejenis di Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu Managing Basic Education (MBE), serta pada tahun 2004 model MBS juga dilaksanakan di tiga kabupaten Jawa Timur dengan dukungan Indonesia – Australia Partnership in Basic Education (IAPBE). Mulai tahun 2005, USAID juga memberikan bantuan untuk model MBS ini di 7 propinsi di Indonesia melalui program Decentralized Basic Education (DBE). C. DAMPAK PENERAPAN MBS Penerapan MBS secara spesifik diintifikasi oleh Gunawan, 2010 (dalam Laili, 2011) : 1. Memberikan peluang kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan pembelajaran. 2. Memberi peluang kepada seluruh pihak dalam sekolah untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan yang penting. 3. Memunculkan kreativitas dalam merencanakan program pembelajaran. 4. Memberdayakan kembali sumber daya pendidikan yang ada dalam mendukung tujuan yang dikembangkan sekolah. 5. Membuat rencana anggaran yang realistik sesuai kebutuhan karena harus bersifat terbuka dan memenuhi tanggung jawab penggunaan biaya sekolah. 6. Meningkatkan motivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan keahlian manajemen dan kepemimpinanya. MBS menyebabkan kepala dinas, pejabat atau staf pusat serta jajarannya berperan sebagai fasilitator pengambilan keputusan di sekolah. Pemerintah pusat hanya berperan dalam menetapkan standar pendidikan nasional yang mencakup standar fasilitas, standar kompetensi, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan sebagainya. Dalam menerapkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini disesuaikan dengan keadaan di daerahnya. Standar tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan ciri khas dan potensi dari wilayah tersebut sehingga pemerintah tidak mengekang kreativitas dan inovasi dari setiap sekolah. Dalam kebanyakan model MBS, setiap sekolah akan mendapatkan anggaran pendidikan sejumlah tertentu yang masuk akal sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan ini berupa pelaksanaan supervisi pendidikan di daerahnya misalnya biaya transportasi, administrasi. Alokasi anggaran yang diberikan ke setiap sekolah dipertimbangkan berdasarkan jumlah dan jenis murid di setiap sekolah. Hambatan dalam penerapan MBS : 1. Kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBS Beberapa orang tidak menginginkan tugas tambahan diluar tugas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Karena sebagian orang beranggapan dengan adanya penerapan MBS maka hanya akan menambah beban. Pihak sekolah menjadi lebih banyak menggunakan watunya untuk mengatur perencanaan dan anggaran. Akibatnya pihak sekolah kurang memiliki waktu untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Serta tidak semua guru mau untuk ikut andil dalam proses penyusunan anggaran. 2. Tidak efisien Pengambilan keputusan dalam sistem kerja MBS dilakukan secara partisipatif sehingga menimbulkan frustasi dan kebanyakan memakan waktu yang lebih lamban jika dibandingkan dengan cara yang sentralis. 3. Memerlukan pelatihan khusus Pihak pihak sekolah yang ikut andil dalam MBS sebagian ternyata belum berpengalaman dalam menerapkan model MBS ini. Kebanyakan pihak yang ikut andil ternyata tidak memiliki keahlian dan kemampuan terkait hakikat MBS yang sebenarnya serta bagaimana pengelolaannya. 4. Kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam MBS Pihak sekolah yang selama ini belum menggunakan model MBS, akan terkejut an kebingungan dengan sistem dalam MBS. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam memikul tangung jawab pengambilan keputusan. Sehingga, penerapan MBS dapat mengubah peran serta tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Kesulitan koordinasi Sistem kerja MBS yang partisipatif mengharuskan adanya koordinasi yang efisien dan efektif. Maka dibutuhkan koordinasi antar pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan masing-masing. Dua hal yang penting adalah pelatihan atau trainee tentang apa itu MBS serta penjelasan peran dan tanggung jawab serta hasil yang dibutuhkan semua pihak yang berkepentingan. 6. Kepala sekolah kurang memahami penerapan MBS Hal ini disebabkan karena kepala sekolah sudah terbiasa dengan pola manajemen lama yang terasa sentralistis. Selain itu, tenaga pendidik kurang memahami bagaimana menyelaraskan antara MBS dengan proses pembelajaran di sekolah. Terdapat juga kepala sekolah yang hanya sebatas membentuk komite sekolah tetapi dalam pengelolaannya masih dimonopoli oleh kepala sekolah. Solusi Pemecahan dalam rangka pencapaian implementasi MBS : 1. Meningkatkan mutu SDM dan profesionalitas kepala sekolah, guru, dan pengawas dengan cara melibatkan stakeholder dalam berbagai pelatihan di sekolah. 2. Mengadakan penyuluhan tentang kondisi tingkat pendidikan orangtua siswa dan masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar. 3. Dukungan pemerintah. Faktor ini sangat membantu efektifitas implementasi MBS terutama bagi sekolah yang kemampuan orangtua/ masyarakatnya relative belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. alokasi dana pemerintah dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah. 4. Mendorong siswa untuk lebih meningkatkan cara belajarnya agar menjadi cara belajar yang efektif dan efisien. 5. Mempersiapkan instrumen pengukuran pencapaian kinerja baik terhadap proses maupun hasil dengan indikator yang transparan sehingga semua pihak memahami betul ukuran keberhasilan yang disepakati. 6. Melaksanakan pertemuan mengembangakan rencana kegiatan, evaluasi kegiatan, dan evaluasi hasil. 7. Menyusun pertanggung jawaban program secara transparan dan akuntabel. BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen dimana pemerintah memberikan otonomi atau tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk dapat merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat sekitar secara mandiri dan terbuka. Tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah : (Satory (2001:5), dalam Laili, 2011) 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan dan mengelola potensi serta sumber daya yang ada. 2. Meningkatkan partisipasi warga di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. 3. Meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah kepada murid, pemerintah, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar tentang kualitas sekolah. 4. Meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Sedangkan menurut JC Tukiman Taruna (dalam Laili, 2011), implementasi MBS secara ideal mensyaratkan sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu manajemen sekolah yang dapat dibuktika melalui keuangan, transparansi, tanggung-gugat (akuntabilitas) dan perencanaan partisipatif. 2. Peningkatan pembelajaran yang dilakukan melalui PAKEM (Pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan). 3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui intensitas kepedulian masyarakat terhadap sekolah. Hambatan dalam penerapan MBS : 1. Kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBS 2. Tidak efisien 3. Memerlukan pelatihan khusus 4. Kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam MBS 5. Kesulitan koordinasi 6. Kepala sekolah kurang memahami penerapan MBS DAFTAR PUSTAKA WordPress.2016.(https://www.google.com/search?&q=https%3A%2F%2Fraflengerungan.wordp rewo.com%2Fkorupsidanpendidikan%2Fkonsep%25E2%2580%259Cotonomipendidika n %25E2%2580%259Ddan%25E2%2580%259Cdesentralisasipendidikan%25E2%2580% 259D %2F),(Online), diakses 04 oktober 2016 Wikipedia. 2016. (https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah), (Online), diakses 04 oktober 2016. Dewasastra. 2012. (https://dewasastra.wordpress.com/2012/03/27/desentralisasi-pendidikan/), (Online), diakses 04 oktober 2016 Ucon, Izza. 2014. (http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/implementasi-manajemenberbasissekolah_4.html), (Online), diakses 14 November 2016 Aprilia, Raden Ajeng. 2014. (http://radenajengaprilia.blogspot.co.id/2014/04/makalahimplementasi-manajemen-berbasis.html), (Online), diakses 14 November 2016 |
Pihak-pihak yang berperan dalam manajemen berbasis sekolah
Pos Terkait
Copyright © 2024 membukakan Inc.
