Perlawanan pada masa penjajahan dilakukan dengan cara

Suara.com - Meski hanya 3 tahun penjajah Jepang menguasai Indonesia, namun kenangan pahitnya sangat terasa dan menyiksa karena kekejamannya pada masa itu, salah satunya dengan menciptakan Romusha atau kerja paksa.

Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Jepang terus dilakukan, dengan tujuan agar Indonesia bisa merdeka seutuhnya.

Berikut ini beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Jepang, mengutip dari Ruang Guru.

1. Perlawanan di Aceh

Baca Juga: Dibanding Sejarah, Peneliti Ini Lebih Pilih Pelajaran Agama yang Dihapus

Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk romusha.

Pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Cot Plieng, penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Cot Plieng.

Sebanyak dua kali Jepang berusaha menaklukan wilayah Cot Plieng, dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya, dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lhokseumawe.

Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Cot Plieng, dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah.

2. Perlawanan di Singaparna (Tasikmalaya)

Baca Juga: Soal Polemik Penghapusan Pelajaran Sejarah, Fadli Zon: Harus Dibatalkan

Singaparna, Tasikmalaya, menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikerei, yaitu upacara penghormatan kepada kaisar Jepang dengan cara membungkuk kearah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan.

Sejarah Kota

Pada fase “kepemimpinan” Djoko Kandung, atau Adipati Ariyo Blitar III, pada sekitar tahun 1723 dan di bawah Kerajaan Kartasura Hadiningrat pimpinan Raja Amangkurat, Blitar jatuh ke tangan penjajah Belanda. Karena Raja Amangkurat menghadiahkan Blitar sebagai daerah kekuasaannya kepada Belanda yang dianggap telah berjasa membantu Amangkurat dalam perang saudara termasuk perang dengan Ariyo Blitar III yang berupaya merebut kekuasaannya. Blitar pun kemudian beralih kedalam genggaman kekuasaan Belanda, yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah pradikan.  Penjajahan di Blitar berlangsung dalam suasana serba menyedihkan karena memakan banyak korban, baik nyawa maupun harta dan akhirnya rakyat Blitar pun kemudian bersatu padu dan bahu membahu melakukan berbagai bentuk perlawanan kepada Belanda. Dan untuk meredam perlawanan rakyat Blitar, pada tahun 1906 pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah Staatsblad van Nederlandche Indie Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar. Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia antara lain kota Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang Semarang, Madioen, Blitar, Malang, Surabaja dan Pasoeroean.

Pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar", dan berdasarkan Stb. Tahun 1928 Nomor 497 

Gemeente Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930, Kotaparaja Blitar sudah memiliki lambang daerah sendiri. Lambang itu bergambar sebuah gunung dan Candi Penataran, dengan latar belakang gambar berwarna kuning kecoklatan di belakang gambar gunung –yang diyakini menggambarkan Gunung Kelud dan berwarna biru di belakang gambar Candi Penataran. Alasan yang mendasarinya adalah Blitar selama ini identik dengan Candi Penataran dan Gunung Kelud. Sehingga, tanpa melihat kondisi geografis, lambang Kotapraja Blitar pun mengikuti identitas itu. 

Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Blitar dan istilah Gementee Blitar berubah menjadi “Blitar Shi”, yang diperkuat dengan produk hukum yang bernama Osamu Seerai. Di masa ini, penjajah Jepang menggunakan isu sebagai saudara tua bangsa Indonesia, Kota Blitar pun masih belum berhenti dari pergolakan. Bukti yang paling hebat, adalah pemberontakan PETA Blitar, yang dipimpin Soedancho Suprijadi. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 itu, merupakan perlawanan yang paling dahsyat atas kependudukan Jepang di Indonesia yang dipicu dari rasa empati serta kepedulian para tentara PETA atas siksaan –baik lahir maupun batin- yang dialami rakyat Indonesia oleh penjajah Jepang.  Konon kabarnya, menurut Cindy Adams di dalam otobiografi Bung Karno, pada tanggal 14 Februari 1945 itu pula, Soeprijadi dan kawan-kawan sebelum melakukan pemberontakan, sempat berdiskusi tentang rencana pemberontakan ini dengan Ir. Soekarno yang ketika itu tengah berkunjung ke Ndalem Gebang. Namun Soekarno ketika itu tidak memberikan dukungan secara nyata karena Soekarno beranggapan lebih penting untuk mempertahankan eksistensi pasukan PETA sebagai salah satu komponen penting perjuangan memperebutkan kemerdekaan. 

Di luar pemberontakan yang fenomenal itu, untuk kali pertamanya di bumi pertiwi ini Sang Saka Merah Putih berkibar. Adalah Partohardjono, salah seorang anggota pasukan Suprijadi, yang mengibarkan Sang Merah Putih di tiang bendera yang berada di seberang asrama PETA. Kini tiang bendera itu berada di dalam kompleks TMP Raden Widjaya, yang dikenal pula sebagai Monumen Potlot.

Pemberontakan PETA ini walaupun dari sisi kejadiannya terlihat kurang efektif karena hanya berlangsung dalam beberapa jam dan mengakibatkan tertangkapnya hampir seluruh anggota pasukan PETA yang memberontak, kecuali Suprijadi, namun dari sisi dampak yang ditimbulkan peristiwa ini telah mampu membuka mata dunia dan menggoreskan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena peristiwa tersebut merupakan satu-satunya pemberontakan yang dilakukan oleh tentara didikan Jepang. 

Beberapa saat setelah pemberontakan PETA Blitar, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno – Hata memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Kota Blitar pun menyambutnya dengan gembira. Sebab, hal inilah yang ditunggu-tunggu dan justru itulah yang sebetulnya menjadi cita-cita perjuangan warga Kota Blitar selama ini. Karena itu, rakyat Kota Blitar segera mengikrarkan diri berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sebagai bukti keabsahan keberadaan Kota Blitar dalam Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang perubahan nama “Blitar Shi” menjadi "Kota Blitar".

Jakarta -

Perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 meletus di nusantara setelah berbagai tindakan pemerintah Hindia Belanda merugikan rakyat Indonesia. Apa saja ciri perlawanan bangsa Indonesia abad ke-19?

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa, sistem politik liberal, dan sistem politik etis. Setelah menerima kembali kekuasaan dari Inggris, sejumlah utusan Belanda dikirim ke berbagai wilayah di nusantara. Para utusan bertugas memperbaharui perjanjian dengan pemimpin daerah yang berisi pengakuan terhadap kekuasaan kolonial Belanda.

Usai pertengahan abad ke-19, penerapan sistem tanam paksa memperlihatkan penyimpangan. Untuk mendapat keuntungan lebih, para pengawas kerap melakukan pemaksaan kerja pada rakyat Indonesia, seperti dikutip dari Sejarah untuk SMP dan MTs oleh Dr. Nana Nurliana Soeyono, M.A. dan Dra. Sudarini Suhartono, M.A.

Pengaruh Belanda di abad ke-19 semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah internal kerajaan di nusantara. Kontak sosial dan ekonomi dengan Belanda juga melemahkan kekuasaan kepala daerah dan kerajaan serta perekonomian di wilayah tersebut, seperti dikutip dari Explore Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII oleh Dwi Sumpani Wati, S.S.

Keberadaan Belanda memicu munculnya pihak pro dan kontra terhadap kekuasaan asing di kalangan bangsawan, penguasa, dan golongan lain di masyarakat. Di daerah kerajaan, ajakan perlawanan dari bangsawan maupun ulama disambut rakyat yang mengalami tekanan dari penjajahan.

Perlawanan yang dilakukan rakyat sebelum abad ke-20 tersebut berupa kericuhan hingga perang. Berikut gambaran perlawanan bangsa Indonesia di abad ke-19.

Ciri Perlawanan Bangsa Indonesia pada Abad ke-19

• 1. Menggunakan perang dan senjata sebagai perlawanan.
• 2. Bersifat kedaerahan.
• 3. Dilakukan tidak serentak karena wilayah-wilayah nusantara sulit dijangkau.
• 4. Perlawanan dilakukan masing-masih warga wilayah dengan seorang pemimpin.
• 5. Adanya ketergantungan terhadap sosok pemimpin.
• 6. Menggunakan strategi penyerangan langsung ke pusat kekuatan militer, mendirikan benteng, perang gerilya, hingga berpura-pura menyerah untuk mengulur waktu dan meningkatkan kekuatan militer.
• 7. Penguasaan teknologi perang yang masih rendah.
• 8. Adanya latar belakang dan respons perlawanan dari penjajah seperti taktik gencatan senjata untuk menyusun kembali kekuatan, adu domba, monopoli perdagangan dengan dalih kerja sama, dan pendirian korps antigerilya seperti Marchausse.
• 9. Belum adanya semangat persatuan dan kesatuan.

Perlawanan bangsa Indonesia di abad ke-19 di antaranya yaitu perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Pattimura, Perang Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Perang Diponegoro, dam perlawanan rakyat Bali yang dipimpin Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, seperti dikutip dari Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/SMA Kelas XI oleh Dr. Abdurakhman, S.S., M.Hum dan Arif Pradono, S.S., M.I.Kom.

Perlawanan di abad ke-19 melawan penjajah di nusantara juga termasuk Perang Batak yang dipimpin Sisingamangaraja XII, Perang Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari, dan Perang Aceh yang dipimpin Teungku Cik Di Tiro, Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polem IX, Sultan Muhammad Daud Syah, Cut Meutia, dan sebagainya.

Kelak pada awal abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda tidak lagi dilakukan dengan cara peperangan seperti abad-abad sebelumnya.

Ciri perlawanan bangsa Indonesia di abad ke-19 sejak abad ke-17 mengandalkan kekuatan senjata. Namun pada perlawanan di abad 20, bangsa Indonesia bergerak melalui organisasi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Organisasi tersebut kelak disebut sebagai organisasi pergerakan nasional.

Simak Video "Kemeriahan Tradisi Perang Obor di Jepara"

Page 2

Jakarta -

Perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 meletus di nusantara setelah berbagai tindakan pemerintah Hindia Belanda merugikan rakyat Indonesia. Apa saja ciri perlawanan bangsa Indonesia abad ke-19?

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa, sistem politik liberal, dan sistem politik etis. Setelah menerima kembali kekuasaan dari Inggris, sejumlah utusan Belanda dikirim ke berbagai wilayah di nusantara. Para utusan bertugas memperbaharui perjanjian dengan pemimpin daerah yang berisi pengakuan terhadap kekuasaan kolonial Belanda.

Usai pertengahan abad ke-19, penerapan sistem tanam paksa memperlihatkan penyimpangan. Untuk mendapat keuntungan lebih, para pengawas kerap melakukan pemaksaan kerja pada rakyat Indonesia, seperti dikutip dari Sejarah untuk SMP dan MTs oleh Dr. Nana Nurliana Soeyono, M.A. dan Dra. Sudarini Suhartono, M.A.

Pengaruh Belanda di abad ke-19 semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah internal kerajaan di nusantara. Kontak sosial dan ekonomi dengan Belanda juga melemahkan kekuasaan kepala daerah dan kerajaan serta perekonomian di wilayah tersebut, seperti dikutip dari Explore Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII oleh Dwi Sumpani Wati, S.S.

Keberadaan Belanda memicu munculnya pihak pro dan kontra terhadap kekuasaan asing di kalangan bangsawan, penguasa, dan golongan lain di masyarakat. Di daerah kerajaan, ajakan perlawanan dari bangsawan maupun ulama disambut rakyat yang mengalami tekanan dari penjajahan.

Perlawanan yang dilakukan rakyat sebelum abad ke-20 tersebut berupa kericuhan hingga perang. Berikut gambaran perlawanan bangsa Indonesia di abad ke-19.

Ciri Perlawanan Bangsa Indonesia pada Abad ke-19

• 1. Menggunakan perang dan senjata sebagai perlawanan.
• 2. Bersifat kedaerahan.
• 3. Dilakukan tidak serentak karena wilayah-wilayah nusantara sulit dijangkau.
• 4. Perlawanan dilakukan masing-masih warga wilayah dengan seorang pemimpin.
• 5. Adanya ketergantungan terhadap sosok pemimpin.
• 6. Menggunakan strategi penyerangan langsung ke pusat kekuatan militer, mendirikan benteng, perang gerilya, hingga berpura-pura menyerah untuk mengulur waktu dan meningkatkan kekuatan militer.
• 7. Penguasaan teknologi perang yang masih rendah.
• 8. Adanya latar belakang dan respons perlawanan dari penjajah seperti taktik gencatan senjata untuk menyusun kembali kekuatan, adu domba, monopoli perdagangan dengan dalih kerja sama, dan pendirian korps antigerilya seperti Marchausse.
• 9. Belum adanya semangat persatuan dan kesatuan.

Perlawanan bangsa Indonesia di abad ke-19 di antaranya yaitu perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Pattimura, Perang Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Perang Diponegoro, dam perlawanan rakyat Bali yang dipimpin Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, seperti dikutip dari Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/SMA Kelas XI oleh Dr. Abdurakhman, S.S., M.Hum dan Arif Pradono, S.S., M.I.Kom.

Perlawanan di abad ke-19 melawan penjajah di nusantara juga termasuk Perang Batak yang dipimpin Sisingamangaraja XII, Perang Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari, dan Perang Aceh yang dipimpin Teungku Cik Di Tiro, Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polem IX, Sultan Muhammad Daud Syah, Cut Meutia, dan sebagainya.

Kelak pada awal abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda tidak lagi dilakukan dengan cara peperangan seperti abad-abad sebelumnya.

Ciri perlawanan bangsa Indonesia di abad ke-19 sejak abad ke-17 mengandalkan kekuatan senjata. Namun pada perlawanan di abad 20, bangsa Indonesia bergerak melalui organisasi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Organisasi tersebut kelak disebut sebagai organisasi pergerakan nasional.

Simak Video "Kemeriahan Tradisi Perang Obor di Jepara"