Tujuan Belanda melaksanakan politik etis adalah untuk menciptakan golongan terpelajar yang dapat bekerja di kantor-kantor pemerintah kolonial Belanda. Namun, kebijakan politik etis justru lebih menguntungkan bangsa Indonesia, terutama terkait dengan lahirnya golongan-golongan terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D.  Penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda didasari oleh pemikiran kaum etis atau humanis di Negeri Belanda. Salah satu tokoh etis yang berpengaruh dalam perpolitikan di Negeri Belanda adalah Theodore van Deventer. Ia menulis artikel yang berjudul Een Ereschuld (Utang Kehormatan) dalam majalah De Gids tahun 1899. Dalam artikelnya, van Deventer menyatakan bahwa kemakmuran yang dinikmati bangsa Belanda berasal dari negeri jajahan yang penduduknya miskin dan terbelakang. Hal tersebut adalah suatu utang kehormatan bangsa Belanda terhadap rakyat negeri jajahan yang harus segera dibayar. Utang tersebut harus dibayar dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi terhadap kemakmuran negeri jajahan. Atas dasar itu, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan politik etis yang diterapkan melalui program yang dikenal dengan sebutan trias van Deventer, yaitu sebagai berikut.
Dengan demikian, kebijakan politik etis diterapkan melalui program migrasi, irigasi, dan edukasi. SEJARAH TENTANG KERAJAAN MATARAM DI INDONESIA SECARA LENGKAP.PLISS aktivitas manusia pada saat peristiwa G30 SPKI Misi utama Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi rasul ditengah-tengah masyarakat Arab Mekah yang hampir kehilangan pedoman hidup adalah.... A.meluruska … kenapa orang Indonesia tahu bahasa Indonesia padahal mereka tidak belajar ?tolong jawab kak Jawab: Tuliskan wahyu Allah Swt. yang berkenaan dengan sifat Abu Lahab dan istrinya yang menolak dakwah Nabi Muhammad saw.! Istri abu sufyan yg ikut memeluk islam sebelum peristiwa fathu makkah bernama Pada saat harga 600 jumlah barang 40, kemudian harga menjadi 800 jumlah barang menjadi 30. Tentukan fungsi permintaannya!ekonomi . Pada masa revolusi kemerdekaan Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. … pada tahun berapa nabi sam'un hidupdan diumur berapa kah dia meninggal Mengapa Andi Aziz dan Pasukan KNIL hanya ingin mereka yang menjadi pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur? SEJARAH TENTANG KERAJAAN MATARAM DI INDONESIA SECARA LENGKAP.PLISS aktivitas manusia pada saat peristiwa G30 SPKI Misi utama Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi rasul ditengah-tengah masyarakat Arab Mekah yang hampir kehilangan pedoman hidup adalah.... A.meluruska … kenapa orang Indonesia tahu bahasa Indonesia padahal mereka tidak belajar ?tolong jawab kak Jawab: Tuliskan wahyu Allah Swt. yang berkenaan dengan sifat Abu Lahab dan istrinya yang menolak dakwah Nabi Muhammad saw.! Istri abu sufyan yg ikut memeluk islam sebelum peristiwa fathu makkah bernama Pada saat harga 600 jumlah barang 40, kemudian harga menjadi 800 jumlah barang menjadi 30. Tentukan fungsi permintaannya!ekonomi . Pada masa revolusi kemerdekaan Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia. … pada tahun berapa nabi sam'un hidupdan diumur berapa kah dia meninggal Mengapa Andi Aziz dan Pasukan KNIL hanya ingin mereka yang menjadi pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur? KOMPAS.com - Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu kebijakan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik Tanam Paksa yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Politik Etis adalah tindakan balas budi yang diberikan oleh Belanda untuk kesejahteraan pribumi karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya. Politik Etis dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft. Van Deventer pertama kali mengungkapkan tentang Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Tulisan-tulisan yang dibuat Van Deventer ternyata diterima oleh pemerintah kolonial. Maka pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Baca juga: Sistem Tanam Paksa: Latar Belakang, Aturan, Kritik, dan Dampak Latar belakang lahirnya Politik EtisMunculnya politik etis dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang berupa kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan. Sistem Tanam Paksa atau cultuurstelsel yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk mengeruk kekayaan Indonesia ternyata ditentang sebagian orang Belanda. Penderitaan rakyat pribumi yang telah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan martabatnya berhasil menggugah nurani sekelompok orang Belanda. Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda segera diakhiri. Hal tersebut mendorong terbitnya dua buah buku pada 1860, yaitu buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Sedangkan buku karya Multatuli yang menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda adalah Max Havelaar. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Akhirnya, Sistem Tanam Paksa dihentikan pada 1863. Baca juga: Land Rent System: Pengertian, Pencetus, dan Pelaksanaannya Pada awal abad ke-20, terjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan politik kolonial Belanda di Indonesia. Politik ini berpedoman pada usaha peningkatan kemajuan kesejahteraan masyarakat pribumi. Dalam tulisannya, Een Eereschlud (utang kehormatan) yang dimuat di majalah De Gids pada 1899, Van Deventer mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah Belanda mengubah watak politiknya agar lebih memerhatikan kemajuan rakyat jajahan. Menurutnya, negeri Belanda berhutang banyak kepada Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperas. Hutang Belanda selama ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberikan prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu, terdapat faktor lain yang membuat Politik Balas Budi kemudian ditanggapi oleh pemerintah Belanda. Yakni adanya perubahan politik di Belanda, dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukannya sistem ekonomi bebas dan mengusahakan agar pendidikan mulai ditingkatkan di Indonesia. Maka pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan Politik Etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi irigasi, edukasi, dan imigrasi. Baca juga: Politik Drainage: Pengertian dan Pelaksanaan Tujuan Politik EtisPolitik Etis mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden. Bantuan keuangan dari Belanda ini akan dikhususkan untuk perluasan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan layanan penyuluhan pertanian untuk memajukan perekonomian desa. Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan dan efisiensi. Terdapat tiga program Politik Etis yang terangkum dalam Trias Van deventer, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Tujuan Politik Etis berdasarkan program-program tersebut adalah sebagai berikut.
Referensi:
|
Mengapa pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik?
Pos Terkait
Copyright © 2024 membukakan Inc.
