Langkah yang dilakukan orde baru untuk memperbaiki hubungan kedua negara adalah

Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, pemerintahan telah beberapa kali berganti. Hal ini beriringan dengan sejarah UUD 1945 yang digunakan. Namun, secara umum pemerintahan dibagi menjadi tiga periode, yaitu pemerintahan demokrasi orde lama, ciri-ciri pemerintahan orde baru, dan pemerintahan reformasi.

Pemerintahan orde baru lahir setelah berakhirnya masa kepemimpinan Ir Soekarno sebagai Presiden pertama yang berkuasa selama 20 tahun. Pemerintahan yang lahir setelah pecahnya pemberontakan G30S PKI yang kemudian diikuti gelombang demontrasi rakyat. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa selama tiga puluh tahun. Berkuasa setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), 11 Maret 1966 dan kemudian secara resmi tahun 1967 setelah diadakannya pemilu.

Pemerintah orde baru ini bertekad menjalankan kekuasaan bersih dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Beberapa hal yang pertama kali diperbaiki adalah politik luar negeri Indonesia yang selama akhir kekuasaan sebelumnya sempat kacau. Politik luar negeri yang ikut menentukan dalam hubungan internasional dan organisasi internasional dan contoh kerjasama bilateral dengan negara lain.

Beberapa tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri, antara lain diuraikan di bawah ini.

1. Normalisasi Hubungan Dengan Negara Lain

Hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, khususnya negara tetangga sempat tidak baik pada pemerintahan Presiden Soekarno yang pro pada RRC. Normalisasi yang dilakukan antara lain mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menjalin hubungan dengan Singapura.

• Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia

Indonesia memulai konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964, ketika pada tanggal 3 Mei Presiden mengeluarkan Dwikora. Pernyataan tentang perang terhadap Malaysia berkaitan dengan batas negara yang berada di wilayah Pulau Kalimantan. Dalam konfrontasi ini kemudian dikenal slogan “Ganyang Malaysi”. Konfrontasi dengan Malaysia diakhiri dengan bantuan pihak ketiga dalam hal ini, Thailand, Muangthai saat itu. Pada tanggal 11 Agustus 1966, Menteri luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ada Malik menandatangai kesepakatan damai di Bangkok.

• Mengakui Republik Singapura

Pengakuan terhadap berdirinya diberikan dengan perantara Duta Besar Pakistan dari Republik Singapura dengan untuk Myanmar, Habibur Rachman. Pengakuan dilakukan pada tanggal 2 Juni 1966 kepada PM Lee Kuan Yew.

2. Memutuskan Hubungan dengan RRC

Pemerintahan sebelumnya berporos pada Beijing, RRC yang menyebakan tumbuh suburnya paham komunisme di Indonesia. Poros tersebut juga membuat politik Indonesia tidak lagi berjalan bebas aktif sebagaimana mestinya. Maka, salah satu hal tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri adalah memutuskan hubungan dengan RRC. Segala hal yang berbau China di Indonesia ditiadakan.

3. Ikut Membentuk ASEAN

Pada tahap selanjutnya, Indonesia mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga. Hubungan tersebut kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu pendiri  negara-negara pendiri ASEAN, di samping Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebuah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang ingin bekerjasama dalam semua bidang; ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan untuk kemajuan bersama.

4. Integrasi Timor Timur

Timor Timur saat Indonesia merdeka masih menjadi jajahan Bangsa Portugis, meskipun jaraknya sangat dekat dengan Indonesia. Ini sangat berpengaruh pada kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang berdekatan. Apalagi pasca kudeta di Portugis sendiri tahun 1974. Timor Timur terus bergolak. Beberapa kubu kemudian bertekad untuk bergabung dengan Indonesia. Fraksi atau kubu yang pro Indonesia menyampaikan keinginan resminya, 7 juni 1976 kepada Presiden Soeharto. Setelah 10 hari, Presiden akhirnya memutuskan integrasi Timor Timur ke Indonesia sebagai propinsi ke-27.

Meskipun setelah integrasi Timor Timur, banyak pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Namun, fraksi Fretelin yang menginginkan kemerdekaan terus berjuang puluhan tahun. Sampai akhirnya ketika masa pemerintahan orde baru berakhir, tahun 1999, melalui referendum rakyat Timor Timur memilih mendirikan negara berdaulat.

5. Kembali Menjadi Anggota PBB

Ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia, 7 Januari 1965, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap fungsi Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia masa itu menyatakan ketidaksetujuannya dengan keluar dari keanggotaaan PBB.

Pemerintah orde baru masuk dan menjadi anggota PBB kembali secara resmi, 8 September 1966. Ini berkaitan erat dengan banyaknya peran PBB terhadap Indonesia. Salah satunya pengakuan PBB secara de facto dan de jure kepada Indonesia yang baru merdeka dan peran PBB dalam mengembalikan Irian Barat menjadi bagian Indonesia.

6. Pasukan Perdamaian

Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB,  peran Indonesai dalam organisasi ASEAN dan PBB  semakin besar.  Contohnya dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke beberapa negara. Pasukan Indonesia dengan nama Pasukan Garuda pernah bertugas di Kongo dan timur Tengah yang konflik.

7. Memediasi Konflik di Kamboja

Indonesia beberapa kali dibantu pihak ketiga dalam penyelesaian konflik hubungan bilateral dan dalam negeri. Termasuk Kamboja yang banyak membantu. Akibatnya ketika Kamboja sedang mengalami konflik antara beberapa kelompok dan meminta bantuan Indonesia, maka Indonesia memediasi konflik di Kamboja.

8. Ikut Serta dalam Berbagai Organisasi Internasional

Tindakan pemerintah orde baru yang masih dilakukan sampai sekarang adalah keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional. Selain ASEAN dan PBB, organisasi lain di antaranya adalah IGGI yang kemudian berubah menjadi CGI, APEC, OPEC, dan sebagainya.

Demikian tindakan pemerintah orde bari dalam politik luar negeri. Sebuah tindakan yang harus diakui membawa dampak positif bagi negara Indonesia terlepas dari berbagai masalah penyimpangan yang terjadi.

Semoga artikel tindakan pemerintah orde baru ini bermanfaat bagi siswa untuk memahami materi Pendidikan Kewarganegaraan. Memahami pula sejarah untuk lebih mengetahui tindakan kelebihan dan kekurangan orde baru. Agar sejarah yang buruk tidak terulang dan yang baik dapat dilanjutkan.

Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei–1 Juni 1966).

Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Adapun persetujuan Bangkok mengandung tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

2. Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.

3. Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah berupaya memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional. Hal tersebut ditandai dengan upaya penghentian Konfrontasi Malaysia serta bergabung kembali menjadi anggota PBB. Upaya perdamaian dengan Malaysia dilakukan melalui Jakarta Accord. Jakarta Accord disepakati pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta dengan ditandatangani oleh Adam Malik dan Tunku Abdul Razak. Makna dari disetujuinya Jakarta Accord adalah kedua negara (Indonesia dan Malaysia) akan saling melakukan kerjasama di berbagai bidang.

Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. 

Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi ini tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Selain mengupayakan stabilisasi politik dan keamanan dalam negeri, pemerintahan pada masa orde baru pun turut juga mengembalikan politik luar negeri yang bebas aktif. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri (polugri) dengan membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East Asian Nation (ASEAN). Beberapa langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan, seperti:

• Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dengan Persetujuan Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966, sebab hal ini dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif.
• Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah pada masa Soekarno keluar karena terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB agar kembali mendapat kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing.
• Ikut memprakarsai berdirinya ASEAN di Bangkok, pada tanggal 8 Desember 1967. Kerjasama ini dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap nonkomunis.
• Normalisasi hubungan diplomatik dengan Cina dan Rusia.

Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Sebab hubungan diplomatik Indonesia dengan Selandia Baru sudah terjadi sebelum masa pemerintahan orde baru.