Jelaskan apa yang dimaksud dengan konflik yang berkaitan dengan kepentingan?

Pengungkapan dan Persetujuan

Karyawan dilarang bekerja untuk Danaher pada posisi apa pun, atau berpartisipasi di setiap keputusan yang melibatkan konflik kepentingan, kecuali konflik tersebut dilaporkan dan diungkapkan secara keseluruhan ke manajer karyawan, manajer telah menyetujui aktivitas yang diusulkan; dan karyawan mengikuti prosedur khusus yang diperlukan oleh manajer untuk meminimalkan konflik kepentingan.

Selain itu, Karyawan L1 Perusahaan yang Beroperasi ("OPCO") yang berpotensi mengalami konflik kepentingan harus menerima persetujuan tertulis dari Platform General Counsel atau Platform Chief Compliance Officer yang berlaku, dan Karyawan Platform dan Danaher Corporation harus menerima persetujuan tertulis dari Danaher Corporation General Counsel atau Danaher Corporation Chief Ethics dan Compliance Officer.

Tidak mungkin untuk menyebutkan setiap situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, tetapi terdapat situasi tertentu yang mana konflik umumnya terjadi. Kemampuan mengetahui potensi terjadinya konflik dapat membantu Anda menghindarinya. Berikut adalah beberapa contoh dan panduan umum:

Pekerjaan dari luar perusahaan – Anda tidak boleh melakukan bisnis atau pekerjaan apa pun untuk perusahaan lain selain Danaher atau perusahaan Danaher, yang bersaing dengan atau bertujuan untuk bersaing dengan Danaher atau yang mengganggu pekerjaan Anda di Danaher. Anda harus memastikan untuk menerima persetujuan tertulis dari Departemen Legal sebelum setuju menjabat di Direksi dari organisasi komersil.
Menjabat di direksi — Karyawan dilarang menjabat di direksi dari perusahaan komersial selain Danaher, kecuali disetujui sebelumnya oleh Wakil Direktur Eksekutif Danaher Corporation dengan tanggung jawab atas bisnis karyawan/perusahaan yang beroperasi, atau jika untuk kasus Danaher Corporation, Wakil Direktur Eksekutif, Danaher General Counsel, dan Chief Ethics and Compliance Officer.
Kepentingan Finansial – Hal ini dapat menjadi konflik kepentingan jika Anda, teman dekat, atau anggota keluarga inti Anda memegang kepentingan finansial di perusahaan yang melakukan bisnis dengan atau dapat berdampak pada bisnis Danaher.
Hubungan pribadi yang dekat – Bekerja dengan kerabat dan orang lain yang memiliki hubungan pribadi dekat dapat menimbulkan benturan kepentingan. Anda tidak boleh menjadi pengawas anggota keluarga atau memiliki anggota keluarga dekat yang secara tidak langsung melapor kepada Anda kecuali situasi ini telah ditinjau dan disetujui oleh HR. Untuk kasus lain, mohon konsultasikan dengan manajer dan staf SDM untuk mendapatkan panduan.
Kesempatan bisnis – Jangan pernah mengambil keuntungan pribadi dari informasi dan kesempatan bisnis yang Anda ketahui melalui pekerjaan Anda di Danaher, Anda tidak boleh membagikan informasi tersebut kepada orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Kesempatan ini dimiliki oleh Danaher. Khususnya, karyawan tidak boleh:

Mengambil kesempatan untuk diri sendiri yang diperoleh melalui penggunaan harta benda, informasi, atau posisi di Danaher.

Menggunakan harta benda, informasi, atau posisi di Danaher untuk keuntungan pribadi.

Kesempatan Bisnis – Pertimbangan Khusus untuk Direktur Non-Karyawan

Menurut Pasal 122(17) Undang-Undang Delaware General Corporate, Direksi Danaher Corporation telah mengadopsi kebijakan terpisah berikut terkait kesempatan korporat untuk direktur non-karyawan yang menjabat di direksi Danaher Corporation ("direktur luar").

Danaher Corporation melepaskan setiap kepentingan atau hak di, atau ditawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam, dan direktur tidak memiliki kewajiban untuk mengomunikasikan, menawarkan, atau memberikan kepada Danaher Corporation, kesempatan apa pun untuk terlibat dalam aktivitas bisnis yang diketahui oleh direktur luar, kecuali direktur luar mengetahui kesempatan tersebut:

(i) Berkaitan dengan kinerja fungsinya sebagai direktur dari Danaher Corporation, atau dalam situasi yang secara wajar mengarahkan direktur luar untuk memercayai orang yang menawarkan kesempatan untuk diberikan ke Danaher Corporation atau anak perusahaan Danaher Corporation, atau

(ii) Melalui penggunaan informasi dan harta benda Danaher Corporation atau anak perusahaannya, jika kesempatan yang dihasilkan adalah tanggung jawab dari direktur luar dan dianggap sebagai kepentingan untuk Danaher Corporation atau anak perusahaannya.

Bersikap proaktif dan bila memungkinkan selalu menghindari situasi yang dapat mengarah pada munculnya konflik kepentingan. Jika Anda berada dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hubungi manajer Anda.

Saya memiliki reksa dana yang diperdagangkan luas dan ini termasuk investasi di beberapa perusahaan kompetitor dan perusahaan lain yang bekerja dengan kita. Apakah ini konflik kepentingan?

Kecil kemungkinan hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini tidak dianggap sebagai konflik kepentingan selama kepentingan Anda terbatas pada kepemilikan sekuritas yang diperdagangkan secara umum (seperti saham umum atau saham istimewa) sebesar kurang dari dua persen dari kelas yang berlaku. Selain itu, karena investasi Anda adalah reksa dana yang diperdagangkan luas, Anda tidak berada dalam posisi untuk memengaruhi keputusan yang dibuat oleh perusahaan lain.

Saya tidak yakin dengan maksud dari istilah "anggota keluarga inti"? Apakah konflik kepentingan mencakup orang yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan saya serta kerabat yang sebenarnya?

Yang kami maksud dengan "anggota keluarga inti" mencakup pasangan suami/istri, partner rumah tangga, anak, anak tiri, orangtua, orangtua tiri, saudara kandung, kekeluargaan semenda, dan orang lain yang terkait dengan Anda yang tinggal di rumah yang sama. Umumnya, kebijakan konflik kepentingan kita bertujuan untuk mencakup hubungan langsung yang dapat menciptakan konflik kepentingan yang aktual dan nyata. Karena tidak mungkin untuk mengantisipasi setiap kemungkinan, Anda harus waspada jika terdapat aktivitas atau hubungan yang mengganggu — atau yang dapat dilakukan oleh orang lain untuk mengganggu — objektivitas Anda. Jika Anda memiliki kekhawatiran terkait semua hubungan pribadi, hubungi manajer Anda.

Anak dari seorang kolega baru saja bergabung dengan tim kita. Apakah ini diizinkan?

Umumnya, kerabat dapat bekerja di tim atau unit pengoperasian yang sama, selama hubungan tersebut diungkapkan dan disetujui dengan sesuai oleh manajer Anda. Namun jika anggota keluarga inti berada dalam posisi untuk merekrut, mengawasi, atau memengaruhi manajemen, atau kompensasi dari kerabat lain yang menimbulkan konflik kepentingan, hal ini harus diungkapkan ke bagian SDM dan ditangani dengan cara seperti yang dijelaskan di atas.

Cari tahu selengkapnya tentang kebijakan yang relevan

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang Penyelenggara Negara yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang Penyelenggaran Negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memiliki rangkap jabatan di lembaga tersebut adalah contoh-contoh situasi yang sering dihadapi. Situasi tersebut berpotensi berpengaruh pada kualitas keputusan yang diambil oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan dan dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Penanganan terhadap benturan kepentingan kemudian menjadi penting sebagai salah satu upaya pencegahan praktik korupsi. Namun, apa itu konflik kepentingan?

Penyelenggara negara dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat negara, pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik dan berbagai istilah lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya semua pejabat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, organ ekstra struktural (seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial, dll).

Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:

Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/ instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);
Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya);
Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Lalu, hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan?

Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma dan fasilitas lainnya;
Kelemahan sistem , yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada;
Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
Kepentingan pribadi (Vested Interest), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Penanganan Konflik Kepentingan

Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan: nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

Mengutamakan Kepentingan Publik Penyelenggara Negara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi

Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Konflik Kepentingan
Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas perkerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas
Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Teladan Penyelenggara Negara harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan bagi masyarakat

Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Konflik Kepentingan Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif.

Selanjutnya, tahapan penanganan konflik kepentingan adalah sebagai berikut:

Penyusunan Kerangka Kebijakan

Terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kerangka kebijakan yaitu:

a. Pendefinisian konflik kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas lembaga dan individu.

b. Komitmen Pimpinan dalam penerapan kebijakan konflik kepentingan.

c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang konflik kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan konflik kepentingan.

Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan

Dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori konflik kepentingan

Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan

Kebijakan konflik kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

Penyusunan kode etik
Pelatihan, arahan, serta konseling untuk mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan
Deklarasi konflik kepentingan
Dukungan kelembagaan

Penyiapan Tindakan untuk Menangani Konflik Kepentingan

Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani konflik kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Penyelenggara Negara maupun organisasi atau lembaga dimana Penyelenggara Negara tersebut bekerja antara lain adalah:

Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;
Membatasi akses Penyelenggara Negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan;
Mengalih tugaskan tugas dan tanggung-jawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
Pengunduran diri Penyelenggara Negara dari jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan;
Mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara negara tersebut;
Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Dalam hal terdapat konflik kepentingan, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya dan dalam hal pejabat pemerintahan memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan pejabat atau pejabat lain. Jika terdapat laporan dari masyarakat, maka atasan pejabat wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sesuai dengan UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebagai wujud komitmen dalam hal penanganan benturan kepentingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2019 tentang Kerangka Penguatan Integritas DJPb. Dengan ditetapkannya peraturan ini, menjadi pedoman bagi insan perbendaharaan sehingga mampu menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan (utamanya nilai integritas) secara konsisten. (srs)