JawabanJawaban yang benar diberikan: julianti140796 jawaban: Ciri utama dari pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun 1950-1959 adalah penerapan sistem multi partai. Landasan hukum dari pelaksanaan sistem multi partai tersebut adalah Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Secara garis besar, maklumat tersebut berisi pelarangan atas pendirian satu partai politik serta anjuran pembentukan partai-partai politik untuk dapat mengukur kekuatan perjuangan. Dengan adanya maklumat tersebut, partai-partai politik baru segera bermunculan. Dengan demikian, Maklumat 3 November 1945 merupakan alasan diterapkannya sistem multi partai di Indonesia pada tahun 1950an. Penjelasan: semoga membantu Jawaban yang benar diberikan: raulrahmadan8932 jawaban: 1. Jatuhnya Kabinet Sukirman adalah karena diterimanya Mutual Security Act, yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1951 yang diberikan ke beberapa negara untuk melawan komunisme. 2. Dengan menganut sistem multi partai, diharapkan peran masyarakat dalam berpolitik lebih banyak untuk mengawasi jalannya pemerintah, serta aktifnya dari masyarakat mengawasi jalannya pemerintah akan mengurangi proses sakralisasi dimana suatu kekuasaan semakin lama semakin mutlak. 3. Persamaan : • Sama-sama berdemokrasi • Sama-sama bersistem multipartai • Sama-sama memiliki tujuan dalam pemerintahan Perbedaan : • 1955 ada pemberlakuan pada angkatan bersenjata untuk memilih sedangkan sekarang tidak. • 1955 menggunakan sistem manual humanty sedangkan sekarang menggunakan metode penghitungan cepat 4. program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Penyebab kegagalan : Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Penjelasan: maaf kalo salah ☺ Jawaban yang benar diberikan: Ahsanomrbdlh jawaban: alasan mengapa sistem kepartaian yang dianut pada tahun 1950-an adalah multipartai yaitu karena pada saat itu kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. maaf kalo salah Jawaban yang benar diberikan: novanda2711 jawaban: karna untuk mendiri kan indonsia atau untuk membuat sejarah Penjelasan: maaf ya kalo salah Jawaban yang benar diberikan: nisa332143 jawaban: semoga bermanfaat ya... Jawaban yang benar diberikan: mutia39578 jawaban:alasan mengapa sistem kepartaian yang dianut pada tahun 1950-an adalah multipartai yaitu karena pada saat itu kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal Penjelasan: Jawaban yang benar diberikan: jawahiralbariq Bukan hanya pada tahun 1950an sistem kepartaian multi partai terjadi, bahkan sampai sekarang kita masih menggunakan sistem multi partai, karena setiap orang puya perbedaan persepsi perbedaan visi dan misi hingga perbedaan pemikiran sehingga melahirkan banyak nya pemikiran2 yang berbeda yang dituang dalam bentuk partai dan itu merupakan permainan politik demi mendapat kekuasaan Jawaban yang benar diberikan: fadilla780 Dengan menganut sistem multi partai, diharapkan peran masyarakat dalam politik lebih banyak untuk mengawasi jalannya pemerintah, serta aktifnya dari masyarakat mengawasi jalannya pemerintah akan mengurangi proses dimana suatu kekuasaan semakin lama semakin mutlak Semoga Membantu Jawaban yang benar diberikan: arsyal81 Dengan menganut sistem multi partai, maka diharapkan peran serta masyarakat dalam berpolitik lebih banyak untuk mengawasi jalannya pemerintah, serta dengan aktifnya masyarakat mengawasi jalannya pemerintah akan mengurangi proses sakralisasi (dimana suatu kekuasaan semakin lama semakin mutlak) dan atau diktator. Jawaban yang benar diberikan: ciku41 Dengan menganut sistem multi partai, maka diharapkan peran serta masyarakat dalam berpolitik lebih banyak untuk mengawasi jalannya pemerintah, serta dengan aktifnya masyarakat mengawasi jalannya pemerintah akan mengurangi proses sakralisasi (dimana suatu kekuasaan semakin lama semakin mutlak) dan atau diktator.
Lihat Foto KOMPAS.com - Partai politik dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Secara umum, partai politik terbagi ke dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai politik yang ada kemudian membangun sistem kepartaian yang dianut sebuah negara. Sistem kepartaian yang dianut sebuah negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai. Sistem Partai TunggalSistem partai tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintahan, serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Partai tunggal biasanya berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Partai tunggal yang menjadi satu-satunya partai besar digunakan sebagai alat pemerintah untuk menguasai masyarakat dan melanggengkan kekuasaan pemerintah. Sistem partai tunggal dalam sistem politik hanya memberi ruang bagi satu partai politik untuk menjadi lembaga artikulasi kepentingan politik warga negara. Baca juga: Sistem Kepartaian masa Orde Baru Sistem partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika yaitu Ghana di masa Kwame Nkrumah, Guinea, dan Mali. Selain itu juga di Eropa Timur dan Republik Rakyat Tiongkok. Kecenderungan negara-negara yang menggunakan sistem partai tunggal adalah karena di negara-negara baru, pemimpin sering berhadapan dengan masalah integrasi berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda . Apabila keanekaragaman sosial dan budaya ini dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan. Sistem Dwi PartaiSistem dwi partai berarti adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai dalam sebuah negara. |